NABIRE, PapuaTengah.news – Bupati Nabire, Mesak Magai, meminta seluruh aparatur kampung mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan tertib administrasi. Ia menegaskan bahwa setiap anggaran harus digunakan sesuai kebutuhan masyarakat serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan kampung.
Hal tersebut disampaikan Mesak saat membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Aula KSK Nabire, Rabu (14/10/2026). Kegiatan tersebut mengangkat tema “Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa yang Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”.
Menurut Mesak, workshop menjadi sarana untuk mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung, mengidentifikasi kendala, serta menyusun langkah perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.
Ia menekankan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara bertanggung jawab sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.
“Anggaran kampung bukan sekadar angka atau dokumen administrasi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan, lebih dari itu, kepada Tuhan yang Maha Esa. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Nabire,” tegasnya.
Lima Prioritas Pengelolaan Keuangan Kampung
Mesak menyampaikan lima aspek yang perlu menjadi perhatian aparatur kampung dalam mengelola keuangan dan melaksanakan pembangunan.
Pertama, meningkatkan kapasitas aparatur, mulai dari kepala kampung, sekretaris kampung, bendahara atau kaur keuangan hingga seluruh perangkat kampung agar memahami tugas dan tanggung jawab berdasarkan peraturan yang berlaku.
Kedua, menerapkan transparansi dan akuntabilitas dengan memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat mengenai perencanaan, penggunaan anggaran, serta pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan.
Ketiga, memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran dengan mengutamakan kebutuhan warga, hasil musyawarah, dan prioritas pembangunan kampung.
Keempat, menjaga ketertiban administrasi melalui pencatatan, pengarsipan dokumen, penatausahaan, serta penyampaian laporan keuangan secara lengkap, benar, dan tepat waktu.
Kelima, memperkuat pengawasan dan pembinaan berkelanjutan melalui keterlibatan perangkat daerah terkait dan pemerintah distrik agar kendala pengelolaan dapat diketahui serta ditangani sejak dini.
Bupati juga meminta aparatur kampung mengevaluasi berbagai persoalan, seperti kelemahan administrasi, keterlambatan laporan, ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan, dan kendala penyusunan laporan pertanggungjawaban.
Ia mengingatkan seluruh aparatur agar menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta segera memperbaiki kesalahan administrasi melalui mekanisme yang berlaku.
“Pemerintah Kabupaten Nabire berkomitmen untuk terus mendorong tata kelola pemerintahan kampung yang baik. Namun, keberhasilan pengelolaan keuangan kampung tidak hanya bergantung pada pemerintah kabupaten, tetapi juga membutuhkan komitmen, kedisiplinan, dan kerja sama seluruh aparatur kampung serta partisipasi aktif masyarakat,” ujarnya.
BPKP Soroti Penguatan Tata Kelola Kampung
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah, Catur Budi Wibowo, mengatakan besarnya kewenangan dan dukungan anggaran bagi kampung harus disertai pengelolaan yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menjelaskan bahwa dana desa merupakan instrumen untuk mendukung pembangunan, memperkuat kemandirian kampung, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kemampuan setiap kampung dalam mengelola keuangan dan pembangunan masih berbeda sehingga diperlukan pendampingan serta pertukaran pengalaman.
“Ini tentu memerlukan upaya sungguh-sungguh secara bersama-sama untuk menularkan berbagai inovasi dari kampung-kampung yang sudah baik kepada kampung-kampung yang masih tertinggal, termasuk kampung-kampung yang ada di Kabupaten Nabire,” ujar Catur.
Catur menambahkan, BPKP berperan dalam mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pembangunan, dan aset kampung, termasuk badan usaha milik desa (BUMDes).
Berdasarkan hasil pengawasan yang dipaparkannya, tata kelola keuangan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan BUMDes, serta administrasi aset kampung masih perlu diperkuat, termasuk di Kabupaten Nabire.
Karena itu, ia meminta kepala distrik dan kepala kampung memastikan pengelolaan keuangan serta aset dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pendapatan kampung juga perlu dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai program yang telah direncanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Workshop Diharapkan Menghasilkan Langkah Konkret
Melalui kegiatan tersebut, Mesak berharap aparatur kampung dapat menyusun langkah perbaikan yang nyata, mulai dari pembenahan administrasi keuangan, peningkatan kualitas perencanaan, hingga percepatan penyelesaian laporan pertanggungjawaban.
Peningkatan kapasitas aparatur dan pengawasan yang berkelanjutan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif, memperbaiki pelayanan publik, serta mendorong kemandirian kampung.
Workshop tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang, yang bertindak sebagai moderator; Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, Mohammad Yuris Rawando; Kepala KPPN Nabire, Slamet Riyanto; serta Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPKP, Dr. Arman Sahri Harahap, sebagai narasumber.
Kegiatan ini juga diikuti para kepala distrik dan kepala kampung se-Kabupaten Nabire sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan serta pembangunan kampung.
Komentar