NABIRE, PapuaTengah.news – Pemerintah Kabupaten Nabire mulai menata kawasan Taman Gizi dan permukiman warga di belakang Taman Laut, tepat di samping Masjid Baiturrahman, Jumat (18/9/2026). Penataan dilakukan sebagai bagian dari pembenahan kawasan perkotaan agar lebih tertib serta menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan perencanaan pemerintah daerah.
Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawennari mengatakan proses penataan dilakukan secara bertahap, mulai dari pembongkaran sejumlah fasilitas di Taman Gizi hingga penertiban permukiman yang berada di kawasan yang telah ditetapkan untuk ditata.
MEDIASI DILAKUKAN SEBELUM PENATAAN
Burhanuddin menjelaskan, sebelum pembongkaran dimulai, Pemkab Nabire telah melakukan dialog dan mediasi di Polres Nabire. Pertemuan tersebut turut dihadiri Bupati Nabire, Kepala Suku Besar Wate, enam Kepala Suku Besar Pesisir selaku pemilik hak ulayat serta pihak Yayasan Nawipa.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah menyampaikan bahwa kawasan mulai dari pagar Masjid Baiturrahman, pagar Kelurahan, Taman Gizi, Kantor Pos, hingga Pasar Samabusa dan Terminal merupakan aset Pemkab Nabire yang disebut telah memiliki sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Pemerintah akan melakukan penataan kawasan ini. Karena itu, kami meminta masyarakat untuk dapat memahami dan mengikuti arahan pemerintah dengan mengosongkan lokasi sesuai waktu yang telah diberikan,” ujar Burhanuddin.
PAGAR DAN TRIBUN TAMAN GIZI DIBONGKAR
Tahap awal penataan ditandai dengan pembongkaran pagar dan tribun Taman Gizi. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Bupati Nabire bersama Wakil Bupati, Plt. Sekretaris Daerah (Sekda), Danlanal Nabire serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Pemerintah menargetkan pembongkaran pagar dan tribun dapat diselesaikan dalam satu hari. Setelah tahap tersebut selesai, kawasan akan dilanjutkan dengan proses pembersihan dan penataan.
Burhanuddin mengatakan Taman Gizi ke depan direncanakan menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat. Kawasan tersebut akan dikembangkan sebagai pusat kuliner, taman wisata serta lokasi penampungan terpusat bagi pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pedagang yang sebelumnya beraktivitas di kawasan Pantai Nabire nantinya diarahkan untuk menempati lokasi yang telah disiapkan pemerintah.
Selain area kuliner, kawasan tersebut juga direncanakan memiliki fasilitas rekreasi, termasuk wahana permainan anak, sehingga dapat menjadi ruang publik yang lebih tertata.
51 KK DIMINTA KOSONGKAN LOKASI
Penataan juga menyasar permukiman warga yang berada di belakang Taman Laut, tepat di samping Masjid Baiturrahman.
Bupati Nabire bersama Plt. Sekda dan sejumlah pimpinan OPD melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi permukiman yang berada di belakang kawasan pertokoan hingga mendekati garis pantai.
Berdasarkan pendataan awal dari Ketua RT setempat, terdapat sekitar 51 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di kawasan tersebut. Jumlah tersebut belum termasuk warga yang bermukim di bagian bawah dekat bibir pantai.
Pemkab Nabire telah meminta warga untuk mengosongkan kawasan tersebut. Pemerintah memberikan waktu selama satu minggu kepada warga untuk meninggalkan lokasi sebelum tahapan penataan berikutnya dilakukan.
Burhanuddin menjelaskan, pengosongan tersebut berkaitan dengan rencana pembongkaran dan penataan kembali kawasan yang dinilai perlu dibenahi.
“Penataan ini dilakukan untuk memperbaiki tata kawasan kota agar lebih tertib dan pemanfaatan ruangnya dapat sesuai dengan perencanaan pemerintah daerah,” jelasnya.
PEMERINTAH MINTA DUKUNGAN WARGA
Wakil Bupati Nabire meminta masyarakat yang terdampak untuk bekerja sama selama proses penataan berlangsung. Warga juga diminta mempersiapkan pemindahan dan memperhatikan batas waktu yang telah disampaikan pemerintah.
“Pemerintah tentu berharap masyarakat dapat memahami proses ini dan bersama-sama mendukung penataan Kota Nabire. Tujuannya agar kawasan yang ada dapat ditata dengan lebih baik dan fasilitas publik bisa dimanfaatkan secara optimal,” katanya.
Pemkab Nabire berharap penataan kawasan tersebut dapat menghasilkan ruang publik yang lebih bersih, tertib dan nyaman. Selain meningkatkan kualitas kawasan perkotaan, pemerintah juga mengarahkan Taman Gizi agar dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat melalui penataan pusat kuliner, PKL dan UMKM.
Komentar