Mimika – Pemerintah Kabupaten Mimika mulai melakukan penyesuaian terhadap kenaikan harga barang dan biaya proyek fisik akibat dampak ekonomi global pasca blokade Selat Hormuz serta kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat. Penyesuaian dilakukan untuk menjaga pelaksanaan program pembangunan tetap berjalan sesuai kemampuan anggaran daerah.
Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan, pemerintah daerah bersama instansi teknis saat ini tengah menghitung ulang kenaikan harga material dan biaya pekerjaan fisik yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun 2026.
“Pemda Mimika mulai sesuaikan kenaikan harga-harga barang dengan perhitungan pengerjaan proyek fisik akibat blokade Hormuz. Jadi proyek yang sudah ditetapkan anggarannya disesuaikan volume kerjanya, bukan menambah atau mengurangi dana,” ujarnya, Minggu (17/5).
Menurut Johannes Rettob, dampak blokade Selat Hormuz mempengaruhi distribusi dan harga berbagai kebutuhan, termasuk material proyek pembangunan. Kondisi tersebut juga diperparah dengan naiknya kurs dolar Amerika Serikat yang ikut memicu kenaikan harga barang di daerah.
Ia mengakui keterlambatan realisasi proyek fisik saat ini juga dipengaruhi kondisi fiskal nasional akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Situasi tersebut, kata dia, tidak hanya dialami Mimika tetapi juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
Selain melakukan penyesuaian proyek, Pemerintah Kabupaten Mimika mengalokasikan anggaran sebesar Rp200 miliar dalam APBD induk 2026 untuk membayar tunggakan pekerjaan tahun sebelumnya. Langkah tersebut dilakukan agar kewajiban pembayaran proyek dapat diselesaikan lebih cepat dan tidak membebani APBD perubahan.
Pemerintah daerah berharap penyaluran dana transfer pusat pada semester kedua tahun 2026 dapat berjalan lebih lancar sehingga percepatan pembangunan dan realisasi proyek fisik di Mimika dapat segera ditingkatkan.
Komentar