Deiyai – Pemerintah Kabupaten Deiyai melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) perpajakan bagi aparatur pemerintah dan pengelola keuangan daerah selama dua hari, 22–23 April 2026.
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati Deiyai, Melkianus Mote, ini diikuti sebanyak 340 peserta. Mereka terdiri dari kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bendahara pengeluaran dan penerimaan, bendahara gaji, kepala subbagian keuangan, hingga pihak ketiga atau kontraktor yang terlibat dalam pengelolaan anggaran daerah.
Pelatihan difokuskan pada peningkatan pemahaman teknis perpajakan, mulai dari tata cara pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi, pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 (Unifikasi), hingga pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di lingkungan instansi pemerintah.
Ketua panitia yang juga Sekretaris BKAD Deiyai, Yohanes Pekei, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas aparatur dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai aturan yang berlaku.
“Bimtek ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman ASN dalam pengelolaan pajak sekaligus mendorong profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, narasumber Jufri Haryadi Riskhi Pratama turut memaparkan kebijakan perpajakan terbaru tahun 2025. Ia menjelaskan secara rinci mekanisme pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN, honorer, CPNS, PPPK, hingga tenaga K2 sesuai regulasi nasional.
Sementara itu, Bupati Melkianus Mote dalam arahannya menegaskan bahwa kepatuhan terhadap pajak merupakan bagian penting dari tanggung jawab aparatur negara.
Ia juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan bebas dari praktik korupsi guna meningkatkan kepercayaan publik.
Sebagai bentuk apresiasi, narasumber menyerahkan cenderamata kepada Bupati Deiyai atas dukungan dan terselenggaranya kegiatan tersebut.
Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kabupaten Deiyai optimistis dapat mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih tertib, akuntabel, serta selaras dengan ketentuan perpajakan nasional.
Komentar