Nabire – Pernyataan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, terkait pejabat yang dinilai lebih aktif di media sosial dibanding forum resmi pemerintahan mendapat respons dari jajaran Majelis Rakyat Papua Papua Tengah (MRP-PPT).
Wakil Ketua MRP Papua Tengah, Paulina Marey, menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak dimaknai sebagai teguran, melainkan sebagai pengingat bagi seluruh pihak untuk meningkatkan peran dalam mengawal pelaksanaan Otonomi Khusus.
“Bukan teguran, itu penyampaian informasi dari Bapak Gubernur supaya kami tidak hanya duduk saja, tetapi ikut mengawal,” ujarnya usai pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otsus dan RKPD 2027 Papua Tengah.
Paulina menjelaskan, selama ini MRP menghadapi keterbatasan dalam melakukan pengawasan langsung terhadap Dana Otonomi Khusus. Hal ini disebabkan mekanisme penyaluran anggaran yang tidak diberikan secara langsung kepada lembaga MRP.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat MRP belum sepenuhnya dapat memantau secara rinci alur distribusi dana hingga ke tingkat masyarakat.
“Sudah berjalan kurang lebih 2,5 tahun, tetapi kami belum melihat secara langsung bentuk dan alur dana itu seperti apa untuk kami awasi sampai ke masyarakat,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menegaskan MRP tetap berkomitmen menjalankan perannya sebagai lembaga kultural yang bertugas mengawal kepentingan masyarakat Papua, sekaligus memastikan pelaksanaan Otonomi Khusus berjalan sesuai tujuan.
Komentar