Nabire – Wakil Ketua Komisi V DPR Provinsi Papua Tengah dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Puncak, Anis Labene, menyampaikan keprihatinannya atas konflik yang terjadi di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Melalui sambungan telepon, Anis mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat terkait situasi di lapangan, termasuk beredarnya foto dan video yang memperlihatkan kondisi terkini di wilayah tersebut.
“Kami menerima banyak laporan langsung dari masyarakat terkait kondisi di Distrik Kembru. Situasi ini sangat memprihatinkan karena diduga sudah memakan korban dari kalangan masyarakat sipil,” ujarnya.
Ia menegaskan kepada seluruh pihak yang terlibat, baik aparat keamanan maupun kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPM-PB) dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), agar tidak menjadikan masyarakat sebagai korban dalam konflik tersebut.
“Saya dengan tegas meminta kepada pihak keamanan, termasuk juga TPM-PB OPM, agar tidak menembak masyarakat. Anak-anak dan perempuan harus dilindungi. Tidak boleh ada warga sipil yang menjadi korban,” tegasnya.
Menurut Anis, hingga saat ini data pasti terkait jumlah korban masih belum dapat dipastikan karena pihaknya masih menunggu informasi resmi dari berbagai pihak.
Meski demikian, ia menyebut laporan sementara mengindikasikan adanya korban dari kalangan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.
“Informasi terakhir yang kami terima, sebagian masyarakat sudah dievakuasi ke Mulia dan Sinak. Namun, detail jumlah korban dan kronologi kejadian masih belum bisa dipastikan,” jelasnya.
Ia juga meminta agar penanganan konflik dilakukan secara hati-hati dan terukur sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP), guna mencegah jatuhnya korban lebih banyak.
“Penanganan harus benar-benar terukur dan penuh kehati-hatian. Jangan sampai situasi ini semakin memburuk dan menimbulkan korban jiwa yang lebih banyak lagi,” katanya.
Anis menegaskan bahwa dirinya tidak memihak kepada pihak mana pun, namun lebih menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat sipil.
“Saya tidak menyalahkan siapa pun. Tapi saya minta kedua pihak menahan diri dan mengedepankan SOP. Kalau ada konflik antar pihak, itu urusan mereka, tapi jangan sampai masyarakat jadi korban,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan agar semua pihak waspada terhadap kemungkinan adanya pihak luar yang memanfaatkan situasi konflik untuk kepentingan tertentu.
“Semua pihak harus berhikmat dalam menangani situasi ini. Jangan sampai ada pihak luar yang memanfaatkan kondisi ini untuk hal-hal yang tidak kita inginkan,” tambahnya.
Ia berharap pemerintah dan pihak terkait segera mengambil langkah cepat dan serius dalam menangani situasi tersebut.
“Ini bukan kondisi biasa. Ini sudah kondisi luar biasa dan perlu penanganan cepat serta serius dari semua pihak,” tutupnya.
Komentar