NABIRE, PapuaTengah.news – Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Tengah memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah atas upaya meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui program percepatan kualifikasi sarjana dengan skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Program tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah provinsi dalam mempercepat pemenuhan kualifikasi akademik guru, khususnya bagi tenaga pendidik di jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP dengan prioritas Orang Asli Papua (OAP).
Kepala BP3OKP Papua Tengah, Irjen Pol. (Purn.) Drs. Petrus Waine, S.H., M.Hum., menilai langkah tersebut sejalan dengan amanat Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2023 tentang Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru di Papua.
BP3OKP APRESIASI LANGKAH DINAS PENDIDIKAN
Petrus Waine menyampaikan bahwa komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah dalam mempercepat peningkatan kualifikasi guru patut diapresiasi. Menurutnya, upaya tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan peningkatan mutu pendidikan di wilayah Papua Tengah.
Ia mengakui bahwa berdasarkan ketentuan PP Nomor 106, kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pendidikan memiliki batasan, yakni pada Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Akademi Komunitas. Namun, hal tersebut tidak mengurangi pentingnya koordinasi dan dukungan pemerintah provinsi dalam mendorong peningkatan kualitas tenaga pendidik.
“Walaupun secara regulasi PP 106 Pemerintah Provinsi hanya berwenang mengelola SLB dan Akademi Komunitas, keseriusan Ibu Kadis Pendidikan Papua Tengah dalam mengambil langkah ini sungguh luar biasa dan patut diacungi jempol,” ungkap Petrus Waine.
160 GURU IKUTI PROGRAM RPL TAHUN 2026
Pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai melaksanakan program percepatan kualifikasi sarjana bagi guru pada tahun 2026 melalui kerja sama dengan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah, Nurhaidah, S.E., menjelaskan bahwa program tersebut diikuti 160 guru yang terbagi dalam dua tahap pelaksanaan.
Tahap pertama diikuti 100 guru, sedangkan tahap kedua melibatkan 60 guru. Peserta berasal dari tenaga pendidik PAUD, TK, SD, hingga SMP, dengan prioritas utama diberikan kepada guru Orang Asli Papua.
“Program ini berjalan dalam dua tahap pada tahun 2026; tahap pertama diikuti 100 guru dan tahap kedua 60 guru. Mereka semua sudah terdaftar resmi di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan mengantongi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) UNIMUDA,” jelas Nurhaidah.
Melalui skema RPL, program ini diharapkan dapat membantu para guru memperoleh pengakuan atas pengalaman dan pembelajaran sebelumnya sebagai bagian dari proses melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana.
1.660 GURU BELUM MEMILIKI KUALIFIKASI S-1
Program percepatan tersebut dilaksanakan di tengah tantangan peningkatan kualitas pendidikan di Papua Tengah. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen), tercatat sebanyak 1.660 guru di Papua Tengah telah masuk dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), tetapi belum berkualifikasi Sarjana (S-1) Pendidikan.
Kualifikasi akademik menjadi salah satu aspek penting bagi tenaga pendidik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Dengan adanya 160 guru yang mengikuti program RPL dan dibiayai pemerintah provinsi, jumlah guru yang masih membutuhkan peningkatan kualifikasi sarjana diperkirakan tersisa 1.500 orang.
Selain persoalan kualifikasi akademik, tantangan juga terdapat pada pemenuhan sertifikasi profesi. Data yang disampaikan menunjukkan sebanyak 2.175 guru belum mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).
801 GURU LULUS PPG PADA 2025
Untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalitas tenaga pendidik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah juga memfasilitasi pelaksanaan PPG, khususnya bagi guru yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 801 guru berhasil lulus PPG. Sementara itu, pada tahun 2026 pemerintah menargetkan sebanyak 900 guru kembali menyelesaikan program tersebut.
Upaya ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kualifikasi dan sertifikasi tenaga pendidik sehingga kualitas pembelajaran di berbagai wilayah Papua Tengah semakin meningkat.
BP3OKP DORONG PEMKAB OPTIMALKAN DANA OTSUS
Menyikapi masih banyaknya guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikasi profesi, BP3OKP Papua Tengah menegaskan akan mengawal pemerintah kabupaten agar memberikan perhatian lebih terhadap persoalan tersebut.
Petrus Waine meminta delapan pemerintah kabupaten di Papua Tengah, khususnya para bupati dan kepala dinas terkait, untuk mengoptimalkan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam mendukung peningkatan kualitas tenaga pendidik.
“Kami meminta para Bupati dan Kepala Dinas di 8 kabupaten melihat masalah ini dengan hati. Gunakan dana Otsus untuk mempercepat penuntasan kualifikasi sarjana bagi 1.500 guru yang tersisa,” tegas Petrus.
Menurutnya, dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten diperlukan agar percepatan peningkatan kualifikasi guru tidak hanya bergantung pada program pemerintah provinsi, tetapi dapat dilaksanakan secara bersama-sama dan berkelanjutan.
PEMUTAKHIRAN DATA DAPODIK JADI PERHATIAN
Sementara itu, Nurhaidah mengimbau seluruh pemerintah kabupaten dan kepala sekolah agar melakukan verifikasi serta validasi data Dapodik secara jujur dan berkala.
Ia menekankan pentingnya memastikan data tenaga pendidik yang tercatat dalam sistem sesuai dengan kondisi sebenarnya. Guru yang sudah tidak aktif diharapkan segera diperbarui statusnya agar tidak memengaruhi perencanaan anggaran maupun pelaksanaan program pendidikan.
Menurutnya, data yang akurat menjadi dasar penting dalam menentukan kebutuhan tenaga pendidik, menyusun program peningkatan kualifikasi, serta mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah optimistis persoalan kualifikasi akademik guru dapat dituntaskan secara bertahap dan ditargetkan selesai sepenuhnya pada tahun 2029.
Melalui sinergi pemerintah provinsi, delapan pemerintah kabupaten, BP3OKP, dan lembaga pendidikan tinggi, percepatan peningkatan kualifikasi serta profesionalitas guru diharapkan dapat berjalan lebih optimal demi meningkatkan mutu pendidikan di Papua Tengah.
Komentar