NABIRE, PapuaTengah.news – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) guna menyusun dan menyempurnakan standar pelayanan pemutakhiran data pemilih tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Kantor KPU Kabupaten Nabire, Kamis (5/11/2026), tersebut menjadi ruang dialog antara penyelenggara pemilu dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Forum ini melibatkan sejumlah unsur, mulai dari pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, akademisi hingga insan pers. Pelibatan berbagai pihak tersebut diharapkan dapat menghasilkan standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung keterbukaan dalam pengelolaan data pemilih.
LIBATKAN PEMANGKU KEPENTINGAN
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Nabire, perwakilan Bawaslu Kabupaten Nabire, kalangan akademisi, serta perwakilan media massa.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Nabire yang turut diundang dalam kegiatan tersebut tidak terlihat hadir.
Dari jajaran KPU Nabire, hadir Ketua KPU Kabupaten Nabire, Sarlota Nelcy Martha Wartanoy, S.E., didampingi anggota KPU, yakni Akwila Yafeth Wakum, S.E., Fredi Tebai, S.S., dan Oktovianus Elabi, A.Md.
Turut hadir Sekretaris KPU Kabupaten Nabire, Nasrullah Kutanggas, S.IP., M.Sos., bersama sejumlah kepala subbagian dan staf KPU Nabire.
TANGGAPAN ATAS KETENTUAN PELAYANAN PUBLIK
Saat membuka kegiatan, Ketua KPU Nabire, Sarlota Nelcy Martha Wartanoy, menjelaskan bahwa pelaksanaan Forum Konsultasi Publik merupakan tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Selain itu, kegiatan tersebut juga mengacu pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.
Menurut Sarlota, setiap Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OPP) diwajibkan menyelenggarakan FKP sebagai wadah pelibatan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Melalui forum tersebut, penyelenggara pelayanan diharapkan dapat membangun sistem pelayanan yang lebih partisipatif, responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
BUKA RUANG DIALOG UNTUK PENYEMPURNAAN STANDAR PELAYANAN
Sarlota menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik menjadi kesempatan bagi KPU Nabire untuk memperoleh pandangan, saran, dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait standar pelayanan pemutakhiran data pemilih.
Dengan adanya keterlibatan masyarakat dan unsur terkait, standar pelayanan yang disusun diharapkan tidak hanya menjadi pedoman internal bagi penyelenggara, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan serta harapan masyarakat sebagai penerima layanan.
Forum tersebut sekaligus menjadi sarana untuk mengidentifikasi berbagai hal yang perlu diperbaiki agar proses pelayanan pemutakhiran data pemilih dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
MASUKAN PESERTA JADI BAHAN EVALUASI
Berdasarkan pantauan selama kegiatan, pelaksanaan FKP diawali dengan penyampaian materi dari jajaran KPU Nabire, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan penyampaian saran serta masukan dari para peserta.
Berbagai pandangan yang disampaikan dalam forum tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan standar pelayanan pemutakhiran data pemilih tahun 2026.
Keterlibatan unsur pemerintah daerah, Bawaslu, akademisi, dan media diharapkan dapat membantu KPU memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai kebutuhan pelayanan serta aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya.
PERKUAT TRANSPARANSI DAN KEPERCAYAAN PUBLIK
Melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik, KPU Kabupaten Nabire diharapkan dapat menghasilkan standar pelayanan yang lebih transparan, mudah diakses, akuntabel, serta memberikan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh layanan terkait data pemilih.
Upaya tersebut juga menjadi bagian dari komitmen KPU dalam menjaga kualitas data pemilih agar tetap akurat dan mutakhir.
Dengan pelayanan yang semakin terbuka dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, KPU Nabire diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam aspek pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Nabire.
Komentar