NABIRE, PapuaTengah.news – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar apel gabungan siaga bencana di Nabire, Senin (24/8/2026), sebagai langkah antisipasi menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan serta dampak cuaca ekstrem pada puncak musim kemarau 2026.
Apel tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, BPBD, organisasi perangkat daerah serta sejumlah instansi dan komponen masyarakat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan komando terpadu dalam menghadapi potensi bencana di wilayah Papua Tengah.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, S.Sos., M.Si., mengatakan apel dilaksanakan atas amanat Gubernur Papua Tengah sebagai bentuk kesiapsiagaan seluruh komponen menghadapi ancaman karhutla.
“Atas amanat dan perintah Bapak Gubernur, bersama jajaran TNI-Polri dan komponen masyarakat lainnya, hari ini kita melakukan apel gelar pasukan siaga bencana kebakaran lahan dan hutan,” kata Victor kepada wartawan.
Seluruh Unsur Disiapkan Hadapi Bencana
Menurut Victor, kesiapsiagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi juga melibatkan pemerintah kabupaten, TNI, Polri serta organisasi masyarakat.
Seluruh unsur tersebut diharapkan dapat bergerak dalam satu kesatuan apabila terjadi bencana di wilayah Papua Tengah.
“Kita menyiapkan seluruh komponen yang terlibat, baik Pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah kabupaten, TNI-Polri maupun organisasi masyarakat lainnya, untuk bersama-sama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Papua Tengah,” ujarnya.
Selain kesiapan personel, pemerintah juga memastikan sarana dan prasarana pendukung berada dalam kondisi siap digunakan, termasuk mobil pemadam kebakaran, kendaraan angkut serta peralatan penanganan bencana lainnya.
Victor mengatakan arahan Gubernur juga mencakup kesiapan BPBD provinsi dan kabupaten, Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan.
Kolaborasi lintas sektor dinilai penting karena dampak musim kemarau mulai dirasakan di sejumlah wilayah Papua Tengah.
“Kita berkolaborasi karena dampaknya sudah cukup meluas di Provinsi Papua Tengah, khususnya di ibu kota provinsi. Kita mengantisipasi dampak ikutannya, seperti penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, termasuk kekeringan air bersih,” jelasnya.
Pemantauan Cuaca Terus Dilakukan
Terkait perkembangan cuaca, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan BMKG serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Pemantauan juga dilakukan bersama TNI-Polri dan instansi teknis lainnya untuk menentukan langkah antisipasi sesuai kondisi di lapangan.
Kepala BMKG Papua Tengah, Husain, S.Tr., mengatakan prospek cuaca dalam sepekan ke depan masih didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan.
“Kalau kita lihat, artinya masih dalam satu pekan ke depan kondisi cuaca kita masih cerah hingga cerah berawan,” ujar Husain.
Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena cuaca kering dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran lahan, terutama apabila terdapat aktivitas pembakaran yang tidak terkendali.
378 Hotspot Terdeteksi di Papua Tengah
Husain mengungkapkan, berdasarkan pemantauan hingga Senin malam sekitar pukul 21.00 WIT, terdeteksi 378 titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Papua Tengah.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 38 titik berada pada tingkat kepercayaan rendah, 307 titik tingkat kepercayaan sedang dan 33 titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi.
Khusus Kabupaten Nabire, tercatat 108 hotspot, terdiri atas 15 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, 85 titik tingkat kepercayaan sedang dan delapan titik tingkat kepercayaan tinggi.
Meski demikian, Husain menyebut terdapat penurunan jumlah hotspot dibandingkan hari sebelumnya.
Ia menilai langkah pencegahan dan penanganan yang dilakukan BPBD bersama TNI-Polri turut memberikan dampak positif terhadap penurunan tersebut.
“Dari data ini kita bersyukur dengan adanya kegiatan pencegahan yang dilakukan teman-teman BPBD dan TNI-Polri, ada pengurangan. Kita bisa melihat terjadi pengurangan yang cukup signifikan dibandingkan hari sebelumnya,” katanya.
DLHKP Prioritaskan Langkah Preventif
Sementara itu, Kepala DLHKP Papua Tengah, Yan Richard Pugu, S.Hut., M.Si., mengatakan pemerintah tidak ingin menunggu kebakaran terjadi sebelum melakukan penanganan.
Upaya pencegahan terus dilakukan bersamaan dengan penanganan kebakaran yang saat ini berlangsung di sejumlah wilayah.
“Kita mengedepankan preventif, karena sebenarnya kita tidak menunggu sampai kejadian kebakaran baru kita lakukan penanganan,” tegas Yan.
Ia menjelaskan, selain melakukan pemadaman di lokasi kebakaran, pihaknya juga memperkuat sosialisasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
Kerja sama lintas instansi telah dibangun melalui rapat koordinasi yang digelar beberapa hari sebelumnya. Informasi serta imbauan kepada masyarakat juga disebarluaskan melalui berbagai sarana, termasuk RRI serta armada dan unit kerja DLHKP.
Masyarakat Diminta Tidak Membakar Sembarangan
Yan mengingatkan masyarakat agar ikut berperan aktif mencegah munculnya titik api baru, terutama di tengah kondisi cuaca yang masih kering dan berpotensi disertai angin kencang.
“Kita harapkan masyarakat bisa ikut mendukung. Saat ini memang rawan. Kalau ada yang sengaja ataupun tidak sengaja membakar lahan, kemudian kondisi angin mendukung, kebakaran bisa menjadi sangat hebat,” jelasnya.
Menurutnya, penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah maupun petugas di lapangan. Kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah kebakaran meluas.
“Kita tidak hanya berupaya dengan tim yang ada. Kita juga tetap mengedepankan informasi dan imbauan, sehingga pencegahan bisa dilakukan bersama atau simultan antara pemerintah dan masyarakat,” pungkasnya.
Melalui apel siaga tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan komitmennya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla, kekeringan dan dampak cuaca ekstrem. Koordinasi lintas sektor serta keterlibatan masyarakat diharapkan mampu menekan risiko bencana selama puncak musim kemarau.
Komentar