NABIRE, PapuaTengah.news – Delapan orang yang tergabung dalam Forum Peduli Masyarakat (FPM) Papua Tengah mendatangi Kantor DPR Papua Tengah di Jalan Pepera, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Senin (24/8/2026).
Kedatangan FPM Papua Tengah bertujuan menyampaikan aspirasi terkait kondisi keamanan dan kemanusiaan pascaaksi penyanderaan warga sipil di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Berdasarkan pantauan di lokasi, massa aksi tiba sekitar pukul 09.00 WIT dengan membawa spanduk dan sejumlah karton berisi tuntutan terkait penanganan persoalan kemanusiaan di Papua.
Pimpinan orasi, Jeri Etigai Muyapa, mengatakan aksi tersebut dilandasi keprihatinan terhadap situasi keamanan yang dinilai dapat mengancam keselamatan masyarakat sipil.
Jeri meminta pemerintah daerah, pemerintah provinsi serta lembaga legislatif di tingkat kabupaten dan provinsi memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.
“Kepada seluruh pihak, baik pemerintah daerah hingga provinsi dan juga DPR daerah hingga provinsi untuk tolong selesaikan masalah kemanusiaan ini karena masyarakat berhak hidup di atas tanah ini dengan aman dan damai,” kata Jeri.
FPM Sampaikan Enam Poin Pernyataan Sikap
Dalam aksi damai tersebut, FPM Papua Tengah menyampaikan enam poin pernyataan sikap terkait kondisi keamanan dan keselamatan warga sipil.
Pertama, mengutuk segala bentuk kekerasan dan penyanderaan terhadap warga sipil, termasuk tenaga kesehatan, tenaga pendidik dan pilot yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat di Papua.
Kedua, meminta DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera mengambil langkah cepat, tegas dan terukur untuk memastikan keselamatan warga yang disebut masih berada dalam penguasaan kelompok bersenjata serta membuka kembali akses keluar-masuk masyarakat.
Ketiga, meminta agar masyarakat sipil tidak dijadikan korban untuk kepentingan politik maupun kepentingan kelompok tertentu.
Keempat, FPM Papua Tengah mendesak agar sembilan warga sipil asal Distrik Jila, Kabupaten Mimika, yang disebut disandera oleh kelompok TPNPB-OPM segera dibebaskan dan dikembalikan kepada keluarga dalam kondisi selamat.
Kelima, meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Mimika turun langsung ke lapangan dan berkoordinasi dengan TNI-Polri untuk mengupayakan pembebasan warga tersebut.
Keenam, mengecam segala bentuk aksi penyanderaan yang dinilai tidak bertanggung jawab serta menempatkan masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam konflik pada posisi yang rentan.
Dorong Pemerintah Pulihkan Kondisi Keamanan
Jeri berharap DPR Papua Tengah dapat menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan FPM dengan melakukan koordinasi bersama aparat keamanan dan pemerintah daerah.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk mendorong penyelesaian persoalan secara terukur sekaligus memulihkan kondisi keamanan di wilayah terdampak.
FPM Papua Tengah juga berharap seluruh pihak mengutamakan keselamatan masyarakat sipil dan menciptakan kondisi yang memungkinkan warga dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan damai.
Aspirasi tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak situasi keamanan serta dorongan agar penanganan persoalan di Jila tetap mengedepankan aspek kemanusiaan.
Komentar