NABIRE, Papuatengah.news – Pemerintah Provinsi Papua Tengah memastikan komitmennya untuk mendampingi Pemerintah Kabupaten Puncak dan masyarakat dalam menghadapi dampak pembakaran serta perusakan sejumlah fasilitas pemerintahan yang terjadi akibat polemik penyaluran Dana Desa.
Sekretaris Daerah Papua Tengah Silwanus Sumule mengatakan pemerintah provinsi tidak akan membiarkan Pemerintah Kabupaten Puncak maupun masyarakat menghadapi situasi tersebut sendirian.
“Kita tidak akan membiarkan pemerintah daerah dan masyarakat di Puncak berjalan sendiri. Pemerintah provinsi akan terus bersama-sama dengan masyarakat di Puncak,” tegas Silwanus di Nabire, Kamis (13/8/2026).
Kirim OPD untuk Percepat Pemulihan
Menindaklanjuti kondisi di Kabupaten Puncak, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa langsung mengutus sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dan bidang sosial untuk turun ke lokasi.
Langkah tersebut dilakukan guna membantu penanganan dampak kerusakan sekaligus memastikan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan.
Silwanus mengatakan kondisi keamanan di Puncak saat ini relatif kondusif dan tidak terdapat gejolak susulan. Namun, kerusakan sejumlah fasilitas pemerintahan berdampak terhadap pelaksanaan pelayanan publik.
“Kami pastikan pelayanan pemerintahan kembali pulih dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ujarnya.
Menurutnya, proses pemulihan membutuhkan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Puncak, aparat keamanan dan masyarakat agar berbagai aktivitas pemerintahan dapat kembali berjalan normal.
Komunikasi Kebijakan Perlu Diperkuat
Silwanus menilai peristiwa yang terjadi di Puncak menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah dalam menyampaikan setiap kebijakan kepada masyarakat.
Menurutnya, perubahan maupun pengurangan anggaran perlu dijelaskan secara terbuka dan mudah dipahami, terutama ketika kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap masyarakat di tingkat kampung.
“Ketika bantuan berubah dari tahun sebelumnya, di situlah potensi kesenjangan pemahaman muncul. Itu harus dijawab dengan sosialisasi yang jujur dan terbuka,” katanya.
Ia mengakui pemerintah sebenarnya telah menyiapkan materi informasi mengenai kebijakan tersebut. Namun, waktu sosialisasi yang relatif singkat membuat informasi belum sepenuhnya menjangkau masyarakat hingga tingkat akar rumput.
“Ini pembelajaran mahal bagi kita semua,” ucap Silwanus.
Pemkab Diminta Turun Langsung ke Kampung
Terkait kebijakan Dana Desa yang dialokasikan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Silwanus meminta pemerintah kabupaten segera melakukan komunikasi langsung dengan para kepala kampung.
Ia menginstruksikan Bupati Puncak, Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung untuk turun langsung memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Menurutnya, pemerintah kabupaten merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat sehingga memiliki peran penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat dipahami sebelum diterapkan.
“Jangan sampai kebijakan sudah jalan, hari-H sudah tiba, baru masyarakat kaget dan bergejolak karena tidak pernah diberi pemahaman,” tegasnya.
Ia mengatakan enam kabupaten di wilayah pegunungan Papua Tengah memiliki tantangan tersendiri, terutama berkaitan dengan keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi publik.
Karena itu, setiap kebijakan pemerintah pusat harus disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat, bukan dengan istilah birokrasi yang sulit dicerna.
Pers Diminta Bantu Luruskan Informasi
Dalam kesempatan tersebut, Silwanus juga mengajak insan pers berperan aktif membantu pemerintah menyampaikan informasi yang objektif kepada masyarakat.
Menurutnya, media memiliki posisi penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam menjelaskan kebijakan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.
“Teman-teman wartawan bisa membantu meluruskan informasi ini kepada masyarakat,” ujarnya.
Silwanus menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran bukan ditujukan untuk menyulitkan masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan harus disertai penjelasan mengenai dasar, tujuan dan dampaknya secara transparan.
Ia berharap komunikasi yang lebih awal dan terbuka dapat mencegah munculnya kesalahpahaman maupun gejolak di tengah masyarakat.
“Jika komunikasi dilakukan lebih awal dan lebih maksimal, kebijakan seberat apa pun akan bisa dipahami. Gejolak bisa dicegah,” pungkasnya.
Komentar