NABIRE, Papuatengah.news – Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua Tengah mendapat apresiasi dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Ribka Haluk. Dalam kunjungan kerjanya ke Nabire, Rabu (3/6/2026), Ribka menilai pembangunan pusat pemerintahan Papua Tengah menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam membangun fondasi pemerintahan yang modern, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Didampingi Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, dan Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley, Ribka meninjau langsung progres pembangunan sejumlah fasilitas strategis yang berada di kawasan KIPP Papua Tengah.
Dalam peninjauan tersebut, Ribka mengaku terkesan dengan perkembangan pembangunan yang terus berjalan di kawasan pusat pemerintahan provinsi termuda di Indonesia itu.
“Pemerintah daerah sudah menunjukkan konsistensi yang luar biasa. Kami melihat langsung progres pembangunan Kantor Gubernur, Kantor MRP, dan Kantor DPR Papua Tengah yang terus berjalan,” ujar Ribka.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur pemerintahan tersebut menjadi indikator penting kesiapan Papua Tengah sebagai daerah otonom baru dalam membangun sistem pemerintahan yang profesional dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia menilai keberadaan Kantor Gubernur, Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, serta Kantor DPR Papua Tengah tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi simbol kemajuan dan kemandirian daerah.
“Pembangunan ini menunjukkan keseriusan Papua Tengah dalam menata pemerintahan yang kuat dan dekat dengan masyarakat,” katanya.
Selain meninjau gedung-gedung pemerintahan utama, Ribka juga memberikan perhatian terhadap pembangunan tiga tower yang menjadi bagian dari pengembangan kawasan KIPP. Infrastruktur tersebut diproyeksikan mendukung aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin terintegrasi di masa mendatang.
Menurut Ribka, pembangunan kawasan pusat pemerintahan tidak boleh dipandang sebatas proyek fisik semata. Lebih dari itu, pembangunan tersebut merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan arah pembangunan Papua Tengah dalam beberapa dekade ke depan.
“Ini merupakan capaian yang patut diapresiasi karena akan menjadi fondasi bagi kemajuan Papua Tengah ke depan,” ujarnya.
Ia optimistis keberadaan pusat pemerintahan yang representatif akan mempercepat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui terbukanya berbagai peluang investasi dan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya.
Kunjungan kerja Wamendagri dan Wamen PU ke Papua Tengah sekaligus menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan daerah otonom baru. Pemerintah pusat berharap seluruh pembangunan yang sedang berjalan dapat diselesaikan sesuai target sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Dengan progres pembangunan yang terus menunjukkan perkembangan positif, kawasan KIPP Papua Tengah diharapkan menjadi pusat pemerintahan yang modern, terpadu, dan mampu menjadi motor penggerak pembangunan di wilayah Papua Tengah pada masa mendatang.
(Papuatengah.news)
Komentar