Aparat keamanan mendalami dugaan keterlibatan Panglima Tertinggi RR Demianus Magai Yogi dalam insiden penyerangan bersenjata di Pos Pengamanan PT Kristalin Kilometer 38, Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah.
Peristiwa tersebut mengakibatkan dua orang penjaga pos meninggal dunia serta kerusakan pada sejumlah fasilitas perusahaan.
Dalam proses penyelidikan, aparat mengungkap adanya surat permintaan dana pengamanan sebesar Rp700 juta yang diduga dikirim sebelum aksi penyerangan terjadi. Surat tersebut mencantumkan nama RR Demianus Magai Yogi yang mengatasnamakan pimpinan TPNPB-OPM.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, surat itu berisi permintaan uang “pengamanan” kepada pihak perusahaan dengan dalih wilayah operasional berada dalam kontrol kelompok bersenjata. Dalam dokumen tersebut juga disebutkan ancaman penghentian aktivitas perusahaan apabila permintaan tidak dipenuhi.
Aparat kini mendalami keterkaitan antara surat tersebut dengan penyerangan yang menewaskan dua penjaga pos PT Kristalin. Dugaan sementara, aksi kekerasan terjadi setelah permintaan dana tidak dipenuhi. Penyerangan disebut dilakukan oleh kelompok bersenjata yang mendatangi lokasi pos pengamanan sebelum terjadi aksi tembakan dan pembakaran.
Dua korban jiwa berasal dari pihak yang bertugas menjaga area perusahaan saat kejadian berlangsung.
Hingga kini, aparat gabungan TNI-Polri masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengumpulkan barang bukti, serta memburu para pelaku yang terlibat. Penyelidikan juga mengarah pada dugaan tindak pidana pemerasan, ancaman, dan teror terhadap perusahaan yang beroperasi di Papua Tengah.
Pihak keamanan menegaskan akan menindak tegas setiap bentuk kekerasan yang mengancam keselamatan warga serta mengganggu stabilitas keamanan dan investasi di wilayah tersebut.
Situasi di Distrik Makimi saat ini berada dalam pengawasan ketat aparat, sementara masyarakat diminta tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi secara resmi.
Kasus ini masih dalam tahap pendalaman. Aparat memastikan proses hukum akan dilakukan secara profesional guna mengungkap pelaku lapangan maupun pihak yang diduga berperan dalam perencanaan aksi tersebut.
Komentar