NABIRE – Kader Partai Gerindra dari daerah pemilihan Kabupaten Mimika, Araminus Omaleng, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Nabire segera mengambil langkah cepat dan konkret dengan mengatur ulang operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Nabire. Langkah tersebut dinilai penting agar seluruh sekolah tetap mendapatkan layanan pemenuhan gizi meski salah satu SPPG menghentikan operasionalnya.
Permintaan itu disampaikan menyusul dihentikannya operasional SPPG Kali Susu Nabire pasca insiden kekerasan yang melibatkan oknum SPPG berinisial M terhadap Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Nabire, Suwandi, pada awal Januari 2026. Insiden tersebut berujung pada diterbitkannya surat pemberhentian operasional SPPG Kali Susu oleh Badan Gizi Nasional.
Araminus menilai, meskipun langkah penghentian operasional sudah tepat sebagai bentuk penegakan disiplin dan perlindungan terhadap dunia pendidikan, pemerintah tidak boleh membiarkan dampaknya merugikan peserta didik, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan gizi di sekolah-sekolah yang sebelumnya dilayani SPPG tersebut.
“Akibat kejadian itu, Badan Gizi Nasional telah mengeluarkan surat pemberhentian operasional SPPG Kali Susu Nabire. Saya meminta Kepala Koordinator BGN Wilayah Nabire segera merevisi dan mengatur kembali pelayanan bersama dapur-dapur SPPG yang masih beroperasi, agar sekolah-sekolah yang sebelumnya dilayani SPPG Kali Susu tetap mendapatkan layanan pemenuhan gizi,” ujar Araminus.
Sebagai pihak yang turut mengawasi pelaksanaan Program Astacita Presiden RI Prabowo Subianto di wilayah Papua Tengah, Araminus menegaskan bahwa program pemenuhan gizi bagi pelajar merupakan agenda strategis nasional yang tidak boleh terhenti karena persoalan teknis di lapangan.
Ia menekankan bahwa SPPG terdekat yang masih aktif harus segera dialihkan untuk melayani sekolah-sekolah yang terdampak penutupan SPPG Kali Susu. Menurutnya, pengalihan ini harus dilakukan secara cepat dan terkoordinasi agar tidak terjadi kekosongan layanan.
“Sekolah-sekolah yang sebelumnya dilayani SPPG Kali Susu harus segera dialihkan ke SPPG lain yang masih aktif. Jangan sampai pelayanan terhenti, karena ini menyangkut kebutuhan dasar anak-anak sekolah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Araminus menyampaikan bahwa jumlah sekolah yang terdampak penutupan SPPG Kali Susu perlu segera didiskusikan dan dipetakan secara menyeluruh oleh BGN Wilayah Nabire. Pemetaan ini penting agar beban pelayanan dapat dibagi secara proporsional kepada SPPG lain yang masih beroperasi.
Ia juga mendorong agar proses perizinan SPPG baru yang saat ini sedang berjalan dapat dipercepat, sehingga ke depan kapasitas layanan pemenuhan gizi di Nabire semakin kuat dan tidak bergantung pada satu atau dua dapur saja.
“Sambil menunggu SPPG baru yang sedang mengurus izin, sekolah-sekolah yang saat ini belum terlayani harus tetap diakomodasi semaksimal mungkin oleh SPPG yang ada,” pungkasnya.
Komentar