Intan Jaya — Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Moni Intan Jaya (IPMMO) se-Jawa dan Bali bersama Gerakan Pelajar, Mahasiswa, dan Rakyat Intan Jaya (GPMR-IJ) menyerukan enam tuntutan mendesak terkait situasi keamanan dan kemanusiaan di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
Dalam pernyataan sikapnya, Selasa (13/1/2026) malam, mereka menyebut Intan Jaya berada dalam kondisi darurat militer dan krisis kemanusiaan akibat konflik bersenjata yang terus berlangsung sejak 2019.
Enam Tuntutan Utama
IPMMO dan GPMR-IJ menuntut:
- Pemkab Intan Jaya segera menegakkan kembali suprastruktur dan infrastruktur pemerintahan.
- Komnas HAM RI mengusut tuntas kasus penembakan di Sugapa.
- Pemulangan seluruh pengungsi secara aman dan bermartabat.
- Presiden RI Prabowo Subianto menarik 32 pos militer dari Intan Jaya.
- Penggerakan pembangunan ekonomi berbasis rakyat.
- Pengaktifan kembali 42 sekolah yang lumpuh selama enam tahun terakhir.
Dampak Konflik Meluas
IPMMO menyebut konflik antara TNI/Polri dan TPNPB telah menghancurkan sendi kehidupan masyarakat sipil, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi. Militerisasi ruang sipil dinilai mengubah kampung, sekolah, jalan, dan fasilitas umum menjadi zona konflik.
Akibatnya, sekitar 60 ribu warga Intan Jaya dan Puncak Jaya terpaksa mengungsi ke Timika dan Nabire. Hingga awal 2026, sebagian besar belum bisa kembali ke kampung halaman.
Sektor pendidikan dan kesehatan turut lumpuh. 52 dari 59 sekolah tidak berfungsi, begitu pula 6 puskesmas dan fasilitas kesehatan. Perempuan, anak-anak, dan lansia disebut menjadi kelompok paling rentan terdampak.
“Pendekatan keamanan yang dominan belum menyelesaikan akar konflik, justru memperlebar jarak antara rakyat dan negara,” tegas IPMMO.
Komentar