NABIRE, PapuaTengah.news – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah memperkuat upaya penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem di delapan kabupaten. Langkah ini dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, validasi data, serta pelaksanaan program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Eliezer Yogi, mengatakan prevalensi stunting di Papua Tengah masih tergolong tinggi, yakni mencapai 32,5 persen berdasarkan data pemerintah daerah. Kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius dan keterlibatan berbagai pihak agar program penanganan dapat berjalan lebih efektif.
“Kami ingin melihat sejauh mana pelaksanaan penurunan stunting dan angka kemiskinan di delapan kabupaten. Sebab dari data yang ada, Papua Tengah cukup tinggi untuk stunting, yaitu 32,5 persen,” kata Eliezer di Nabire, Rabu (21/10/2026).
PENANGANAN DISESUAIKAN DENGAN POTENSI WILAYAH
Eliezer menjelaskan, setiap kabupaten di Papua Tengah memiliki karakteristik dan potensi ekonomi yang berbeda. Karena itu, penyusunan kebijakan pembangunan perlu mempertimbangkan kondisi geografis, sumber daya, serta kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.
Kabupaten Nabire memiliki potensi di sektor perikanan dan pariwisata, sedangkan Kabupaten Mimika didukung sektor pertambangan serta infrastruktur pelabuhan. Sementara itu, wilayah pegunungan seperti Paniai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, dan Deiyai memiliki potensi pertanian dataran tinggi serta hasil hutan.
Meski memiliki sumber daya yang beragam, pembangunan di sejumlah wilayah masih menghadapi tantangan. Di antaranya keterisolasian geografis, persoalan akurasi data, serta koordinasi antarprogram dan instansi yang belum optimal.
Menurut Eliezer, kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam merancang intervensi pembangunan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kesehatan, pemenuhan gizi, dan pengurangan kemiskinan.
PROGRAM BANGKIT MENYASAR KELOMPOK RENTAN
Sebagai bagian dari upaya penanganan tersebut, Bapperida Papua Tengah mendorong Program Papua Tengah BANGKIT, singkatan dari Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh.
Program ini diarahkan untuk memperkuat intervensi sosial kepada kelompok rentan, khususnya ibu hamil dan balita. Pelaksanaannya diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas gizi sekaligus memperkuat ketahanan keluarga di tingkat kampung.
Eliezer menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah provinsi, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah kabupaten dan perangkat daerah yang menangani berbagai sektor terkait.
“Diperlukan kolaborasi lintas sektor yang solid, mulai dari validasi data yang akurat, pembinaan di kabupaten, hingga eksekusi program yang tepat sasaran,” tegasnya.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan kelompok masyarakat yang membutuhkan memperoleh intervensi sesuai kondisi dan kebutuhannya.
FGD UNTUK MENYELARASKAN DATA DAN KEBIJAKAN
Untuk mendukung penyusunan kebijakan yang lebih terarah, Bapperida Papua Tengah menginisiasi Forum Diskusi Terarah atau Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Wilayah.
Forum tersebut menjadi wadah untuk menyelaraskan data, membahas persoalan pembangunan, serta merumuskan langkah aksi yang terukur bersama instansi terkait. Hasil pembahasan diharapkan dapat menjadi landasan dalam menentukan prioritas intervensi di setiap kabupaten.
Eliezer menyebut koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan perangkat daerah lintas sektor menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan Program BANGKIT.
“Program BANGKIT membutuhkan koordinasi yang kuat antara provinsi, kabupaten, dan perangkat daerah lintas sektor,” tambahnya.
DORONG PROGRAM TEPAT SASARAN HINGGA KAMPUNG
Bapperida Papua Tengah berharap penyelarasan data dan penguatan koordinasi dapat membantu mempercepat penanganan stunting sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem di delapan kabupaten.
Dengan memperhatikan karakteristik masing-masing wilayah, pelaksanaan program diharapkan tidak hanya berfokus pada perencanaan, tetapi juga menghasilkan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Upaya tersebut menjadi bagian dari dorongan pemerintah daerah untuk memperkuat pembangunan yang terintegrasi, sehingga program peningkatan gizi, pemberdayaan keluarga, dan pengurangan kemiskinan dapat menjangkau masyarakat hingga ke kampung-kampung terpencil di Provinsi Papua Tengah.
Komentar