NABIRE, PapuaTengah.news – Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama DPR Papua Tengah menyepakati perubahan kebijakan anggaran 2026 yang meningkatkan total belanja daerah menjadi Rp4,18 triliun. Nilai tersebut bertambah sekitar Rp1,27 triliun dibandingkan proyeksi awal sebesar Rp2,90 triliun.
Kesepakatan perubahan tersebut dituangkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 melalui rapat paripurna di Ruang Rapat Utama DPR Papua Tengah, Nabire, Kamis (24/9/2026).
PENDAPATAN DAERAH IKUT BERTAMBAH
Perubahan APBD dilakukan setelah pemerintah bersama legislatif mengevaluasi pelaksanaan anggaran hingga semester pertama 2026, sekaligus mempertimbangkan perkembangan pendapatan daerah, kondisi ekonomi dan kebutuhan pembiayaan pembangunan pada sisa tahun anggaran.
Dari sisi pendapatan, proyeksi penerimaan daerah juga mengalami peningkatan. Pendapatan yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp2,43 triliun berubah menjadi Rp2,75 triliun atau bertambah sekitar Rp321,09 miliar.
Kenaikan tersebut berasal dari beberapa komponen pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari Rp543,07 miliar menjadi Rp605,86 miliar.
Sementara pendapatan transfer naik dari Rp1,04 triliun menjadi Rp1,41 triliun. Penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) juga meningkat cukup besar, dari Rp471,64 miliar menjadi Rp1,42 triliun atau bertambah sekitar Rp957,02 miliar.
GUBERNUR TEKANKAN KUALITAS BELANJA
Gubernur Papua Tengah Meki F. Nawipa mengatakan perubahan anggaran tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan APBD pada semester pertama, proyeksi kebutuhan hingga akhir 2026, perkembangan ekonomi serta langkah optimalisasi PAD.
Menurut Meki, bertambahnya ruang belanja harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelaksanaan program. Penyerapan anggaran tidak semata-mata dijadikan indikator keberhasilan apabila tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“APBD bukan sekadar kumpulan angka. Di setiap rupiah yang kita sepakati terdapat harapan masyarakat akan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kehadiran pemerintah yang nyata sampai ke kampung-kampung,” kata Meki.
Ia juga menegaskan agar setiap program yang memperoleh pembiayaan melalui APBD memiliki manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Tidak boleh ada program yang hanya mengejar penyerapan tanpa manfaat jelas. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum dan terutama secara moral kepada masyarakat Papua Tengah,” tegasnya.
KUPA-PPAS JADI ACUAN PERANGKAT DAERAH
Dengan disepakatinya KUPA-PPAS 2026, dokumen tersebut selanjutnya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah.
Tahapan berikutnya mencakup penyusunan, penyampaian serta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah turut menyampaikan apresiasi kepada DPR Papua Tengah, khususnya Badan Anggaran, atas kerja sama dalam proses penyempurnaan kebijakan fiskal daerah.
“Papua Tengah masih membangun fondasi pemerintahan. Ruang fiskal yang ada harus digunakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sebesar-besarnya untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” demikian disampaikan pemerintah provinsi.
Dengan perubahan tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang anggaran yang lebih besar untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan pada sisa tahun 2026, dengan pelaksanaan program tetap diarahkan pada prinsip manfaat, pertanggungjawaban dan kebutuhan masyarakat Papua Tengah.
Komentar