NABIRE, PapuaTengah.news – Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat perekonomian daerah sekaligus membuka ruang kerja sama yang lebih luas dengan investor.
Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley mengatakan keberadaan BUMD penting bagi Papua Tengah sebagai provinsi baru agar memiliki badan usaha daerah yang dapat menjadi mitra pemerintah dalam mengembangkan berbagai potensi ekonomi.
“BUMD diperlukan agar Papua Tengah memiliki badan usaha daerah yang dapat menjadi mitra investor dalam mengembangkan berbagai potensi ekonomi di wilayah tersebut,” ujar Deinas saat dihubungi dari Nabire, Rabu.
USULAN BUMD TELAH DIAJUKAN SEJAK 2025
Deinas menjelaskan, Pemprov Papua Tengah telah mengajukan usulan pembentukan BUMD kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejak 2025. Namun, hingga saat ini rekomendasi dari kementerian tersebut belum diterima pemerintah provinsi.
Karena itu, Pemprov Papua Tengah berharap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dapat mempercepat penerbitan rekomendasi agar tahapan pembentukan BUMD dapat segera dilanjutkan.
Permintaan tersebut juga disampaikan Deinas dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah pada Selasa (15/9/2026).
BUMD DIHARAP JADI MITRA DUNIA USAHA
Menurut Deinas, BUMD nantinya dapat menjadi wadah untuk membangun pola kerja sama yang lebih terarah antara pemerintah daerah dengan sektor swasta maupun investor.
Keberadaan badan usaha daerah tersebut diharapkan mampu mendukung pengelolaan dan pengembangan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki Papua Tengah sekaligus memperluas peluang usaha di daerah.
“BUMD diperlukan agar Papua Tengah memiliki badan usaha daerah yang dapat menjadi mitra investor dalam mengembangkan berbagai potensi ekonomi di wilayah tersebut,” katanya.
POTENSI EKONOMI PAPUA TENGAH
Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Deinas turut menyampaikan posisi Papua Tengah sebagai salah satu daerah penghasil yang memiliki aktivitas ekonomi cukup besar, salah satunya melalui keberadaan PT Freeport Indonesia (PTFI).
Ia menyebut aktivitas PTFI pada 2025 memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp75 triliun yang kemudian terbagi untuk pemerintah pusat dan daerah.
Menurut Deinas, besarnya aktivitas ekonomi tersebut perlu dibarengi dengan penguatan kapasitas pemerintah daerah sehingga manfaat ekonomi dapat semakin dikembangkan melalui pembangunan maupun kerja sama usaha di Papua Tengah.
MENUNGGU REKOMENDASI KEMENDAGRI
Pemprov Papua Tengah kini masih menunggu rekomendasi Kemendagri sebagai bagian penting untuk melanjutkan proses pembentukan BUMD.
Deinas berharap proses tersebut dapat segera memperoleh kepastian sehingga pemerintah provinsi dapat menyiapkan badan usaha daerah yang memiliki kapasitas untuk menjadi mitra investasi dan mendukung pengembangan ekonomi Papua Tengah.
Dengan terbentuknya BUMD, pemerintah daerah berharap kerja sama dengan dunia usaha dapat dilakukan secara lebih terarah serta memberikan ruang bagi pengembangan potensi ekonomi dan peningkatan manfaat pembangunan bagi masyarakat di Papua Tengah.
Komentar