NABIRE, PapuaTengah.news – Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menilai gereja memiliki posisi penting dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Tanah Papua. Gereja diharapkan tidak hanya hadir dalam kehidupan keagamaan, tetapi turut menjadi kekuatan moral yang memberikan kritik dan pengingat ketika kebijakan pemerintah berpotensi menyimpang dari prinsip keadilan, hak asasi manusia (HAM) dan martabat masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Meki Nawipa saat berdialog bersama para pimpinan lembaga gereja se-Tanah Papua di Ballroom, Senin (14/9/2026). Pertemuan berlangsung dalam suasana santai sambil menikmati kopi dan menjadi ruang untuk membahas berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat Papua Tengah.
PEMERINTAH DAN GEREJA BAHAS BERBAGAI PERSOALAN
Juru Bicara Gubernur Papua Tengah, Emanuel Youw, mengatakan pertemuan tersebut sengaja dikemas secara informal agar komunikasi antara pemerintah dan pimpinan gereja dapat berlangsung lebih terbuka.
“Gubernur sengaja mengundang dalam suasana santai, berdialog sambil minum kopi. Karena menurut Pak Gubernur, membangun daerah itu bukan cuma soal APBD dan proyek. Tapi soal hati, soal iman, dan soal kebersamaan. Gereja punya peran besar di situ,” ujar Emanuel dalam siaran persnya.
Dalam dialog tersebut, para pimpinan lembaga gereja menyampaikan sejumlah persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Pembahasan mencakup bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan.
Persoalan konflik, pengungsian hingga tapal batas adat turut menjadi perhatian. Berbagai masalah tersebut dinilai masih memberikan pengaruh terhadap kelancaran pembangunan di Papua Tengah sehingga diperlukan penanganan dan solusi secara menyeluruh.
GEREJA DIMINTA BERANI MENGINGATKAN PEMERINTAH
Meki menegaskan bahwa hubungan gereja dan pemerintah harus dibangun dalam semangat saling menguatkan. Ia menyampaikan pandangan bahwa gereja memiliki posisi moral untuk mengingatkan pemerintah ketika kebijakan atau pelaksanaan kekuasaan tidak lagi berpihak pada keadilan dan kepentingan masyarakat.
“Gereja harus berkuasa di pemerintah, bukan pemerintah berkuasa di atas gereja,” tegasnya.
Emanuel menjelaskan, pernyataan tersebut tidak dimaksudkan agar gereja masuk ke dalam urusan teknis pemerintahan. Gereja ditempatkan sebagai kekuatan moral yang memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan teguran apabila terdapat kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan keadilan, HAM dan penghormatan terhadap martabat manusia.
“Artinya, gereja punya kewajiban untuk menegur, mengingatkan agar kekuasaan tidak menyimpang dari keadilan, HAM dan martabat manusia di Papua Tengah,” jelasnya.
Menurut Meki, posisi gereja yang “di atas” pemerintah harus dimaknai dalam konteks moral dan kebenaran. Dengan demikian, pemerintah perlu membuka ruang untuk mendengar suara gereja, terutama dalam persoalan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.
SINERGI DINILAI JADI KUNCI PEMBANGUNAN
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur juga mengajak para pimpinan gereja untuk melihat berbagai persoalan Papua Tengah secara kritis dan terbuka. Pemerintah tidak hanya diharapkan memberikan jawaban, tetapi bersama-sama mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
Meki optimistis hambatan pembangunan dapat dikurangi apabila pemerintah dan gereja membangun komunikasi serta kerja sama yang kuat.
“Pak Gubernur sangat optimis dan percaya, kalau pemerintah dan gereja bersinergi serta berjalan bersama, semua bisa teratasi,” kata Emanuel.
Seluruh masukan yang disampaikan pimpinan lembaga gereja kemudian diterima dan direkap oleh Gubernur untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemerintah ke depan.
GEREJA DIMINTA BANTU LENGKAPI DATA
Selain menyampaikan masukan, gereja juga didorong untuk membantu pemerintah memperbaiki basis data masyarakat Papua Tengah. Data yang dibutuhkan antara lain data jemaat orang asli Papua (OAP), tenaga pelayan gereja seperti pendeta, gembala, pastor, pewarta dan unsur pelayanan lainnya.
Data tersebut dinilai penting untuk membantu pemerintah memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi masyarakat serta kebutuhan pelayanan di lapangan.
Ketersediaan data yang valid diharapkan dapat mendukung penyusunan kebijakan agar lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Jadi intinya adalah bagaimana supaya kita rapikan semua data terkait agar semua bisa jalan dalam menentukan kebijakan ke depan yang lebih baik,” pungkas Emanuel.
Dialog tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan pemerintah dan gereja dalam pembangunan Papua Tengah. Pemerintah menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada anggaran dan program, tetapi juga membutuhkan peran moral, iman, komunikasi serta kebersamaan dengan berbagai unsur masyarakat.
Komentar