NABIRE, PapuaTengah.news – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Strategi Penguatan Intervensi Kesehatan dan Sinergi Lintas Sektor dalam Percepatan Penurunan Stunting serta Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2026, Selasa (29/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum koordinasi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk menyatukan langkah dalam menangani persoalan stunting dan kemiskinan ekstrem yang dinilai saling berkaitan serta membutuhkan penanganan secara terpadu.
INTERVENSI HARUS BERBASIS DATA
Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, S.H., yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah Victor Fun, S.Sos., M.Si., ditegaskan bahwa penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem tidak dapat dilakukan oleh satu sektor maupun perangkat daerah.
Menurutnya, diperlukan koordinasi, integrasi program serta komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan agar intervensi yang diberikan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Karena itu, Rakor ini memiliki arti penting untuk menyatukan langkah dan memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, perangkat daerah serta seluruh pihak yang memiliki peran dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem,” tegasnya.
Pemerintah juga didorong memastikan setiap program disusun berdasarkan data yang akurat. Dengan demikian, sasaran penerima, bentuk intervensi dan wilayah prioritas dapat ditentukan secara lebih tepat.
PENANGANAN STUNTING BERSIFAT MULTISEKTOR
Victor Fun menjelaskan bahwa upaya menurunkan angka stunting tidak hanya berkaitan dengan sektor kesehatan. Persoalan tersebut juga berhubungan dengan pendidikan, ketahanan pangan, sanitasi, ketersediaan air bersih, perlindungan sosial, kondisi ekonomi keluarga hingga lingkungan tempat masyarakat tinggal.
Sementara itu, penanggulangan kemiskinan ekstrem juga membutuhkan pendekatan yang terintegrasi. Bantuan sosial dinilai perlu diikuti dengan upaya peningkatan kemampuan masyarakat agar keluarga penerima dapat memiliki peluang untuk berkembang dan membangun kemandirian ekonomi.
Gubernur Papua Tengah juga meminta perangkat daerah dan pemerintah kabupaten memperkuat koordinasi agar setiap program tidak berjalan secara terpisah.
Integrasi data dan sasaran diperlukan agar berbagai intervensi dapat saling melengkapi, terutama bagi keluarga rentan, keluarga berisiko stunting serta masyarakat yang berada dalam kondisi miskin dan miskin ekstrem.
RAKOR JADI RUANG EVALUASI PROGRAM
Selain memperkuat koordinasi, Rakor tersebut menjadi ruang untuk mengevaluasi capaian program yang telah berjalan. Pemerintah perlu mengidentifikasi program yang telah berhasil, kendala yang masih dihadapi, kesenjangan pelayanan serta kebutuhan dukungan di masing-masing kabupaten.
“Saya berharap dalam forum ini dapat dilakukan pemetaan peran, tugas, fungsi, kewenangan, program serta kontribusi masing-masing perangkat daerah dalam percepatan penurunan stunting dan penanggulangan kemiskinan ekstrem,” tambahnya.
Melalui pemetaan tersebut, pemerintah diharapkan dapat menghindari tumpang tindih program sekaligus memastikan tidak ada masyarakat yang terlewat dari pelayanan dan intervensi yang dibutuhkan.
Hasil Rakor selanjutnya diharapkan menghasilkan langkah tindak lanjut yang jelas, terukur dan dapat dilaksanakan oleh setiap pihak sesuai tugas serta kewenangannya, sehingga upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua Tengah dapat berjalan secara lebih terpadu dan berkelanjutan.
Komentar