NABIRE, PapuaTengah.news – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong agar penyusunan kebijakan dan program pembangunan dilakukan berdasarkan data yang akurat, hasil penelitian, kajian serta kondisi nyata di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan Papua Tengah, Herman Kayame, saat mewakili Gubernur Papua Tengah membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengkajian Prioritas Daerah di Aula LPP RRI Nabire, Kamis (1/10/2026).
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Pengkajian Prioritas Daerah sebagai Landasan Perencanaan Pembangunan Provinsi Papua Tengah yang Inklusif, Berbasis Data dan Berkelanjutan.”
KEBIJAKAN HARUS BERTOLAK DARI KONDISI NYATA
Herman mengatakan Papua Tengah memiliki beragam potensi, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kekayaan sosial dan budaya. Di sisi lain, karakteristik wilayah yang beragam juga menghadirkan tantangan pembangunan yang membutuhkan penanganan secara terpadu dan berkelanjutan.
Menurutnya, proses perencanaan tidak dapat hanya mengandalkan asumsi atau pola kerja yang bersifat rutin. Setiap kebijakan perlu didukung informasi yang valid, hasil penelitian, kajian serta bukti empiris mengenai kondisi masyarakat.
“Pengkajian terhadap berbagai isu strategis dan permasalahan pembangunan menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan dan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Papua Tengah,” ujarnya.
PEMETAAN MASALAH JADI DASAR INTERVENSI
Ia menjelaskan, penyusunan kebijakan perlu diawali dengan pemetaan secara jelas mengenai persoalan yang hendak diselesaikan. Proses tersebut mencakup identifikasi penyebab masalah, kelompok masyarakat yang terdampak, bentuk intervensi yang diperlukan hingga indikator keberhasilan yang dapat diukur.
Dengan pendekatan tersebut, pelaksanaan program diharapkan menjadi lebih efektif dan memiliki sasaran yang jelas sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.
Herman juga menekankan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus penerima manfaat utama pembangunan. Aspirasi warga, kondisi geografis, karakteristik sosial budaya, kebutuhan kelompok rentan serta potensi lokal perlu menjadi pertimbangan dalam setiap tahapan perencanaan.
PERKUAT KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI
FGD tersebut diharapkan dapat memperkuat penerapan evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti di Papua Tengah.
Pendekatan ini menempatkan data, hasil penelitian, kajian, pengalaman serta temuan di lapangan sebagai bahan utama dalam menentukan arah kebijakan. Dengan demikian, keputusan pembangunan tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Saya berharap dari kegiatan ini dapat dirumuskan rekomendasi yang realistis, terukur, implementatif dan dapat ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing,” katanya.
REKOMENDASI DIHARAPKAN DAPAT DITINDAKLANJUTI
Herman menegaskan, hasil pengkajian prioritas daerah harus menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan dan menjadi bahan bagi perangkat daerah dalam menyusun program pembangunan sesuai tugas serta kewenangannya.
Melalui perencanaan yang lebih terukur dan berbasis kondisi nyata, Pemprov Papua Tengah berharap pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, seluruh proses pengkajian prioritas daerah diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah secara berkelanjutan.
Komentar