NABIRE, PapuaTengah.news – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai mempersiapkan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bagi 4.000 balita Orang Asli Papua (OAP) melalui Program Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh (Bangkit) Papua Tengah. Tahapan tersebut dilakukan setelah proses verifikasi dan validasi data calon penerima di empat kabupaten percontohan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Tengah sekaligus Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) Program Bangkit Papua Tengah, Elieser Yogi, di Nabire, Senin, mengatakan pemerintah kabupaten masih memiliki waktu hingga akhir September 2026 untuk memastikan kembali data calon penerima.
EMPAT KABUPATEN JADI WILAYAH PERCONTOHAN
Program Bangkit Papua Tengah tahun 2026 dilaksanakan sebagai tahap awal di empat kabupaten, yakni Paniai, Puncak Jaya, Intan Jaya dan Dogiyai.
Masing-masing kabupaten memiliki kuota 1.000 balita sebagai calon penerima BLT. Penetapan calon penerima dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) bupati setelah data menjalani proses pendataan, verifikasi dan validasi oleh Sekber tingkat kabupaten.
“Verifikasi dan validasi Program Bangkit Papua Tengah tahun 2026 di empat kabupaten, yaitu Paniai, Puncak Jaya, Intan Jaya, dan Dogiyai sebagai kabupaten percontohan,” katanya.
Elieser menjelaskan, data awal penerima manfaat bersumber dari DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional). Namun, data tersebut masih perlu diverifikasi kembali untuk memastikan kesesuaian kondisi calon penerima di lapangan.
VALIDASI DITARGETKAN SELESAI AKHIR SEPTEMBER
Sekber Papua Tengah telah melakukan pertemuan bersama Sekber kabupaten pada 22–23 September. Dari pertemuan tersebut diketahui masih terdapat calon penerima yang belum menyelesaikan proses verifikasi.
“Data awal penerima manfaat kan dari DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional), sehingga kita perlu verifikasi dan validasi lagi. Kita targetkan akhir September semua data calon penerima manfaat sudah terverifikasi,” ujarnya.
Setelah seluruh data diverifikasi di tingkat kabupaten, Sekber Papua Tengah akan melakukan rekapitulasi untuk menjadi bahan penyusunan rancangan keputusan gubernur mengenai penetapan penerima manfaat.
Pemprov Papua Tengah juga akan berkoordinasi dengan Bank Papua untuk mempersiapkan pembukaan rekening penerima sesuai kabupaten masing-masing.
SETIAP BALITA MENERIMA RP350 RIBU PER BULAN
Penyaluran BLT direncanakan berlangsung pada akhir Oktober atau awal November 2026 setelah seluruh proses administrasi dan pembukaan rekening selesai.
Setiap balita penerima manfaat akan memperoleh bantuan sebesar Rp350 ribu per bulan selama satu tahun. Dengan demikian, total bantuan yang diterima mencapai Rp4,2 juta untuk setiap anak.
Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengalokasikan anggaran sebesar Rp16,8 miliar yang bersumber dari dana otonomi khusus.
Penyaluran bantuan juga akan disertai sosialisasi mengenai pemanfaatan dana agar program tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan tunai, tetapi turut mendukung pemenuhan kebutuhan balita.
LIBATKAN LINTAS OPD
Sekber akan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pendampingan penerima manfaat sesuai bidang tugas masing-masing.
Pendampingan tersebut mencakup aspek gizi dan kesehatan anak, pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman pangan hingga persoalan administrasi kependudukan.
Elieser mengatakan kondisi geografis dan keterbatasan akses menjadi salah satu kendala dalam proses verifikasi, khususnya di Puncak Jaya dan Intan Jaya.
Apabila seluruh wilayah belum dapat dijangkau secara bersamaan, pemerintah kabupaten disarankan memprioritaskan distrik yang lebih mudah diakses agar proses pendataan dapat terus berjalan.
Selain persoalan geografis, terdapat calon penerima yang belum memiliki kartu keluarga sehingga membutuhkan penanganan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
“Program ini tidak berdiri dari Bapperida saja atau Dinas Sosial, tetapi merupakan kolaborasi dari beberapa OPD yang terkait,” ujarnya.
Sekber kabupaten dalam pelaksanaan Program Bangkit Papua Tengah melibatkan Bapperida, Dinas Sosial, Dukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Dinas Pemberdayaan Perempuan serta Dinas Pertanian.
Kolaborasi lintas perangkat daerah tersebut diarahkan untuk memastikan proses verifikasi, penetapan hingga penyaluran BLT bagi 4.000 balita OAP dapat berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
Komentar