NABIRE, Papuatengah.news – Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) mendorong pemerintah menjadikan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperkuat dan memperbaiki tata kelola otonomi khusus (Otsus) Papua agar manfaat pembangunan semakin dirasakan oleh masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Anggota BP3OKP Provinsi Papua Tengah Petrus Waine di Nabire, Sabtu, mengatakan semangat kemerdekaan perlu diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dengan memastikan pelaksanaan Otsus berjalan efektif, transparan dan memberikan dampak nyata.
“Di Papua, kemerdekaan harus diwujudkan melalui pembangunan yang adil, pelayanan publik yang semakin baik, penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penghormatan terhadap adat dan budaya masyarakat Papua,” katanya.
Otsus Harus Berikan Manfaat Nyata
Petrus mengatakan Otsus Papua merupakan salah satu instrumen penting dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Namun, dukungan anggaran yang diberikan pemerintah perlu diikuti dengan pengelolaan yang efektif, akuntabel dan tepat sasaran agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, tantangan pembangunan Papua tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran Otsus yang dialokasikan, tetapi juga bagaimana kewenangan dan anggaran tersebut diterjemahkan menjadi program pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat.
“Setiap program dan kegiatan yang menggunakan dana Otsus harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran percepatan pembangunan dan memberikan dampak langsung bagi orang asli Papua,” ujarnya.
Ia menilai semangat kemerdekaan harus tercermin dalam upaya memperbaiki seluruh tahapan pengelolaan Otsus, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan.
Perkuat Perencanaan dan Pengawasan
Petrus menjelaskan komitmen untuk memperbaiki tata kelola Otsus telah dituangkan dalam 18 komitmen bersama yang disepakati dalam rapat koordinasi perbaikan tata kelola Otsus Papua di Jayapura pada 16 Juli 2026.
Komitmen tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari perbaikan perencanaan dan penganggaran, penguatan pengawasan, transparansi, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pemutakhiran data penerima manfaat hingga tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan.
Menurutnya, berbagai komitmen tersebut menjadi langkah penting dalam membangun sistem pencegahan sehingga potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana Otsus dapat diminimalkan sejak tahap awal.
Penguatan pengawasan juga dinilai penting untuk memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi sasaran program.
Dorong Pembangunan Berbasis Data
Selain tata kelola anggaran, Petrus menilai peningkatan kualitas data penerima manfaat menjadi bagian penting dalam memastikan program Otsus tepat sasaran.
Data yang akurat diperlukan agar pemerintah dapat menentukan prioritas pembangunan sekaligus memastikan bantuan dan program pelayanan publik diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Ia juga mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah serta karakteristik sosial, ekonomi dan budaya Papua.
“Semangat kemerdekaan di Tanah Papua harus diterjemahkan menjadi upaya berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan, penguatan data, peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat serta pelestarian budaya Papua,” katanya.
Kemerdekaan Harus Dirasakan Masyarakat
Petrus menegaskan ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari banyaknya program yang dilaksanakan maupun besarnya anggaran yang terserap.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus terlihat dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pelayanan publik.
Karena itu, pemerintah diharapkan terus memperkuat koordinasi dan pengawasan agar setiap kebijakan yang menggunakan sumber daya Otsus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita ingin memastikan setiap kebijakan dan anggaran yang hadir di Tanah Papua benar-benar sampai kepada masyarakat dan menghasilkan manfaat. Targetnya bukan sekadar adanya program, tetapi adanya perubahan yang dirasakan masyarakat, khususnya orang asli Papua,” pungkas Petrus.
Komentar