Mimika – Bupati Mimika Johannes Rettob menghadiri Rapat Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ke-II Tahun 2026 yang digelar di Meeting Room Candi Prambanan, Grand Sahid Hotel Jaya, Jakarta, Senin (13/4/2026).
Forum strategis yang diikuti para kepala daerah se-Indonesia itu membahas isu krusial bertajuk “Krisis Money Management Keuangan Daerah yang Tidak Berimbang antara Pemerintah Pusat dan Daerah”, dengan fokus pada ketimpangan fiskal, keterbatasan transfer daerah, hingga tingginya beban belanja pegawai.
Kehadiran Johannes Rettob dinilai menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika dalam memperjuangkan keseimbangan hubungan fiskal pusat-daerah demi menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
“Dewan pengurus APKASI juga berkonsolidasi untuk membahas berbagai persoalan krusial daerah, khususnya terkait hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah,” kata Johannes Rettob dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (14/4/2026).
Dalam rapat tersebut, para kepala daerah menyoroti masih belum proporsionalnya pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam skema Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang dinilai belum seimbang dengan beban belanja pemerintah kabupaten.
Selain itu, meningkatnya belanja pegawai, termasuk pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), disebut menjadi salah satu tantangan serius yang membebani fiskal daerah.
Johannes menegaskan, wacana pengurangan transfer anggaran dari pemerintah pusat menjadi kekhawatiran bersama karena berpotensi langsung menghambat pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, hingga program pengentasan kemiskinan.
“Kebijakan pengurangan transfer anggaran ke daerah sangat berisiko memperlambat pembangunan dan mengurangi kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
APKASI Bentuk Tim Kecil Bahas Prioritas Nasional
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursah Zarnubi, menegaskan kondisi fiskal yang menantang harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan kapasitas dalam mengelola kewenangan secara efektif.
“Kondisi fiskal yang menantang justru menjadi momentum bagi daerah untuk membuktikan bahwa kami adalah mitra yang dapat dipercaya dalam mengelola kewenangan,” tegas Bursah.
Dalam forum itu, APKASI membentuk tim kecil untuk menyaring dua hingga tiga isu prioritas dari total 20 poin rekomendasi Rakernas Batam.
Sejumlah fokus utama yang dibahas antara lain dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.
Para kepala daerah, termasuk Mimika, menyatakan kesiapan menjadi garda terdepan dalam menyukseskan program nasional tersebut, sambil tetap memperjuangkan keseimbangan fiskal yang lebih adil.
APKASI Siapkan Audiensi dengan Presiden Prabowo
Sebagai tindak lanjut, APKASI berencana mengajukan audiensi resmi kepada Prabowo Subianto untuk menyampaikan langsung rekomendasi strategis hasil forum.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat arah kebijakan pembangunan nasional agar lebih selaras dengan kebutuhan riil pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Mimika.
Komentar