Timika – Puluhan massa yang tergabung dalam Front Rakyat Papua (FRP) menggelar aksi demonstrasi damai di Kantor DPRK Mimika, Selasa (7/4/2026) sore.
Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan. Salah satu spanduk bertuliskan, “Front Rakyat Papua Timika Tutup PT Freeport Sebagai Dalang Penindasan di Tanah Papua, Lawan Investasi, Lawan Militerisasi.”
Pantauan di lapangan, massa juga menyuarakan sejumlah tuntutan melalui orasi, di antaranya meminta penutupan PT Freeport Indonesia, pengembalian Otonomi Khusus (Otsus) ke pemerintah pusat, serta pembubaran Majelis Rakyat Papua (MRP).
Salah satu orator juga mendesak Presiden RI Prabowo Subianto agar menarik pasukan militer, baik organik maupun non-organik, dari wilayah Papua.
“Ini sebagai bentuk kemuakan kami masyarakat asli Papua,” ujar salah satu orator.
Menurut massa, keberadaan PT Freeport Indonesia yang telah lama beroperasi di Papua dinilai belum memberikan keberpihakan yang nyata bagi masyarakat setempat.
Selain itu, massa juga menilai keberadaan MRP belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Papua.
“Bubarkan saja MRP karena tidak bisa menyuarakan hal ini. Otsus juga kembalikan ke Jakarta karena belum maksimal menyejahterakan rakyat,” tegas orator lainnya.
Usai orasi, massa FRP membacakan enam poin pernyataan sikap, yakni:
- Mengembalikan Otsus sebagai bahan tawaran politik Jakarta sejak 2001 hingga saat ini.
- Membubarkan MRP di seluruh Tanah Papua.
- Menutup PT Freeport Indonesia.
- Mengembalikan hak-hak masyarakat adat yang dinilai telah dirampas.
- Menghentikan investasi dan militerisme yang dinilai berdampak negatif di Papua.
- Memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi Orang Asli Papua.
Aspirasi massa diterima langsung oleh Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau, didampingi sejumlah anggota DPRK lainnya.
“Pada intinya kami siap menerima aspirasi karena kalau kami tidak menerima tentunya kami tidak akan hadir di sini,” ujar Primus.
Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi tersebut akan dikawal dan diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi, agar mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
“Aspirasi ini akan kami kawal supaya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Harapan saya masyarakat kecil bisa hidup berdampingan dengan orang lain,” katanya.
Sementara itu, Anggota DPRK Mimika Mathius Uwe Yanengga mengapresiasi jalannya demonstrasi yang berlangsung aman dan tertib.
“Terima kasih atas aspirasi ini. Sebagai orang Papua, saya harap tidak boleh ada permusuhan. Kita semua ingin daerah ini aman,” ujarnya.
Mathius juga berharap pemerintah pusat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua, agar benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Aksi damai ini menjadi bagian dari dinamika demokrasi di Papua, di mana masyarakat terus memanfaatkan ruang publik untuk menyampaikan aspirasi terkait isu politik, investasi, dan hak-hak Orang Asli Papua.
Komentar