NABIRE, PapuaTengah.news – Bupati Nabire Mesak Magai meminta seluruh aparatur kampung mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan tertib administrasi. Setiap anggaran yang digunakan harus sesuai kebutuhan masyarakat serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan warga.
Penegasan tersebut disampaikan Mesak saat membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Aula KSK Nabire, Rabu (14/10/2026). Kegiatan ini mengusung tema “Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa yang Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”.
Anggaran Kampung Harus Tepat Sasaran
Mesak mengatakan, workshop tersebut menjadi sarana mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung, mengidentifikasi kendala, dan menyusun langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, kampung merupakan ujung tombak pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara bertanggung jawab sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.
“Anggaran kampung bukan sekadar angka atau dokumen administrasi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan, lebih dari itu, kepada Tuhan yang Maha Esa. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Nabire,” tegasnya.
Ia meminta setiap program pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan prioritas kampung. Keterlibatan warga melalui musyawarah juga dinilai penting agar penggunaan anggaran tepat sasaran.
Mesak turut menyoroti sejumlah persoalan yang perlu dievaluasi, seperti kelemahan administrasi, keterlambatan pelaporan, ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan, serta kendala penyusunan laporan pertanggungjawaban.
Lima Aspek Penting dalam Pengelolaan Keuangan
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Nabire menekankan lima aspek yang perlu menjadi perhatian seluruh aparatur kampung.
- Peningkatan kapasitas aparatur. Kepala kampung, sekretaris kampung, bendahara atau kaur keuangan, dan perangkat lainnya harus memahami tugas serta tanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku.
- Transparansi dan akuntabilitas. Informasi mengenai perencanaan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan pembangunan perlu disampaikan secara terbuka sesuai ketentuan agar masyarakat dapat mengetahui pemanfaatan dana kampung.
- Ketepatan sasaran anggaran. Program yang dibiayai harus mengacu pada kebutuhan warga, hasil musyawarah, dan prioritas pembangunan kampung.
- Ketertiban administrasi dan pelaporan. Pencatatan keuangan, pengarsipan dokumen, penatausahaan, serta laporan pertanggungjawaban harus diselesaikan secara lengkap, benar, dan tepat waktu.
- Pengawasan dan pembinaan berkelanjutan. Pemerintah distrik dan perangkat daerah terkait diharapkan terus memberikan pendampingan serta evaluasi untuk mendeteksi dan menyelesaikan persoalan sejak dini.
Mesak juga mengingatkan aparatur kampung agar menjaga integritas, menghindari penyalahgunaan wewenang, dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Setiap kekurangan administrasi harus segera diperbaiki melalui mekanisme yang berlaku.
“Pemerintah Kabupaten Nabire berkomitmen untuk terus mendorong tata kelola pemerintahan kampung yang baik. Namun, keberhasilan pengelolaan keuangan kampung tidak hanya bergantung pada pemerintah kabupaten, tetapi juga membutuhkan komitmen, kedisiplinan, dan kerja sama seluruh aparatur kampung serta partisipasi aktif masyarakat,” ujarnya.
BPKP Dorong Pemerataan Praktik Tata Kelola yang Baik
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah, Catur Budi Wibowo, menyampaikan bahwa kewenangan dan dukungan anggaran dari pemerintah harus diimbangi dengan pengelolaan yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menjelaskan, dana desa merupakan instrumen penting untuk mendukung pembangunan, memperkuat kemandirian kampung, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kemampuan pengelolaan di setiap kampung masih beragam. Sebagian telah mengembangkan inovasi, sedangkan kampung lainnya membutuhkan penguatan dalam tata kelola keuangan, pembangunan, dan akuntabilitas kinerja.
“Ini tentu memerlukan upaya sungguh-sungguh secara bersama-sama untuk menularkan berbagai inovasi dari kampung-kampung yang sudah baik kepada kampung-kampung yang masih tertinggal, termasuk kampung-kampung yang ada di Kabupaten Nabire,” ujar Catur.
Ia menegaskan, BPKP berupaya berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pembangunan, badan usaha milik desa (BUMDes), serta aset kampung. Berdasarkan hasil pengawasan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, sejumlah aspek tata kelola tersebut masih perlu diperkuat, termasuk di Kabupaten Nabire.
Karena itu, para kepala distrik dan kepala kampung diminta memastikan pengelolaan keuangan serta aset kampung berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Pendapatan kampung juga perlu dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai program pembangunan yang telah direncanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Workshop Diharapkan Hasilkan Perbaikan Nyata
Workshop tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire Yulianus Pasang sebagai moderator, Kepala Kejaksaan Negeri Nabire Mohammad Yuris Rawando, Kepala KPPN Nabire Slamet Riyanto, serta Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPKP, Dr. Arman Sahri Harahap, sebagai narasumber. Kegiatan ini juga diikuti para kepala distrik dan kepala kampung se-Kabupaten Nabire.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap aparatur kampung semakin memahami tata kelola keuangan yang baik dan mampu menerapkannya dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.
Evaluasi ini diharapkan menghasilkan langkah konkret berupa perbaikan administrasi, peningkatan kualitas perencanaan, penyelesaian laporan tepat waktu, serta penguatan pengawasan. Dengan demikian, pengelolaan anggaran kampung dapat mendukung pembangunan yang efektif, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong kemandirian kampung secara berkelanjutan.
Komentar