NABIRE, PapuaTengah.news – Polemik mengenai penggunaan Gedung Olahraga (GOR) Kotalama berakhir melalui kesepakatan damai antara Pemerintah Kabupaten Nabire dan pihak gereja. Kesepakatan tersebut dicapai dalam mediasi yang berlangsung di Ruang Birokrasi Polri, Polres Nabire, Senin (21/9/2026).
Mediasi dihadiri Bupati Nabire Mesak Magai, S.Sos., M.Si., tokoh rohaniwan Pdt. Pubelius Manuaron, S.Si. (Theol.) yang juga Anggota Badan Pekerja Am (BP AM) Sinode GKI di Tanah Papua Wilayah V, Jemaat Gereja Imanuel Kotalama, Kapolres Nabire, Forkopimda, serta Ketua DPRK Nabire.
Proses tersebut turut disaksikan Kepala Suku Wate dan sejumlah kepala suku lainnya sebagai bagian dari upaya menjaga keharmonisan masyarakat.
GOR KOTALAMA MEMILIKI CATATAN SEJARAH
Bupati Mesak Magai menjelaskan bahwa kawasan GOR Kotalama memiliki sejarah panjang, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat gereja. Menurutnya, lokasi tersebut telah digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan sejak masa Bupati Nabire pertama, Soekandar Soerodjotanojo.
“Bahwa saya ini bupati defenitif yang ke-9, dari bupati pertama sampai dengan tahun 2026 ini, secara histori pemerintahan, bupati pertama melakukan upacara-upacara kenegaraan tertentu lakukan di lapangan Trikora yang sekarang menjadi Gedung GOR,” ujar Mesak.
Ia menilai pemerintah dan gereja pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pembinaan generasi muda.
GOR Kotalama selama ini juga dimanfaatkan sebagai tempat berbagai aktivitas positif, termasuk pengembangan potensi dan talenta generasi muda di Kabupaten Nabire.
BUPATI SAMPAIKAN PERMOHONAN MAAF
Dalam proses mediasi, Bupati Mesak secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan gereja dan jemaat atas dinamika komunikasi yang sempat muncul terkait persoalan tersebut.
“Saya pribadi dan juga atas nama keluarga saya, sekaligus atas nama pemerintah daerah Kabupaten Nabire, saya menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, yang kedua Ketua Badan Pekerja Am Sinode Wilayah V Papua di Nabire, ketiga saya menyampaikan permohonan kepada Ketua Klasis Nabire, kemudian yang keempat Pengurus Gereja Jemaat Imanuel Kotalama dan secara umum warga GKI di Nabire pada umumnya atas kebijakan kata-kata kami yang di luar daripada kontrol kami,” ungkapnya.
Bupati juga memastikan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan di lokasi tersebut tetap berlangsung dengan baik dan tidak mengalami kendala.
PIHAK GEREJA TERIMA HASIL MEDIASI
Pdt. Pubelius Manuaron menyambut baik hasil mediasi yang telah dicapai. Ia mengajak masyarakat melihat persoalan tersebut berdasarkan fakta dan dokumen yang telah dibahas bersama.
“Untuk tanah budaya setelah kami ikuti dan hari ini dibahas, ini sesuai dengan ketentuan dan tanah itu juga dibangun untuk rakyat, karena itu dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan permohonan maaf atas semua yang baru terjadi,” kata Pubelius.
Menurutnya, pembahasan dalam mediasi telah memberikan pemahaman mengenai status aset yang menjadi pokok persoalan.
Ia berharap setelah adanya kesepakatan tersebut, persoalan mengenai status aset tidak kembali diperdebatkan dan masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh pihak yang berpotensi memperkeruh hubungan antara pemerintah dan gereja.
“Kami berharap supaya kemudian hari tidak perlu ada soal seperti ini, karena bisa dapat digunakan atau dipahami untuk masyarakat, terima kasih untuk semua yang sudah terjadi hari ini,” imbuhnya.
AJAK MASYARAKAT JAGA KERUKUNAN
Pubelius menegaskan bahwa berdasarkan dokumen yang dibahas dalam pertemuan, aset tersebut berada dalam penguasaan pemerintah untuk kepentingan pembangunan daerah.
“Saya percaya bahwa umat ini mengerti bagaimana caranya kita, saya berharap bahwa setelah hari ini kita selesaikan, orang tidak boleh memanfaatkan kesempatan untuk membenturkan baik pemerintah dan juga gereja soal ini, karena itu sudah selesai,” tegasnya.
Ia menambahkan, seluruh pihak diharapkan dapat menerima hasil mediasi dan tidak lagi menjadikan persoalan tersebut sebagai sumber perbedaan di tengah masyarakat.
“Artinya bahwa itu milik pemerintah untuk dibangun, saya berharap untuk jemaat secara keseluruhan yang memahami bagian ini karena sangat terbukti dari semua dokumen-dokumen yang kita bawa, memang secara historisnya demikian, tapi yang sekarang sudah selesai, itu tidak kita anggap persoalan lagi dan itu benar, kita adalah teman-teman dengan masyarakat secara umum dan khusus,” tutup Pubelius.
Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, pemerintah daerah dan pihak gereja sepakat mengakhiri polemik GOR Kotalama serta kembali memusatkan perhatian pada pelayanan masyarakat, pembangunan daerah, dan pemeliharaan kerukunan di Kabupaten Nabire.
Komentar