JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) mulai menyiapkan prajurit yang akan dikirim sebagai bagian dari pasukan perdamaian di Gaza, Palestina. Dari Matra Darat, sekitar 1.000 personel ditargetkan bergabung dalam total 8.000 prajurit TNI yang direncanakan pemerintah Indonesia untuk misi tersebut.
Pengiriman pasukan ini merupakan tindak lanjut setelah Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, badan internasional yang disebut dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad), Brigjen TNI Donny Pramono, menyampaikan bahwa proses pemeriksaan kesehatan dan penyiapan administrasi prajurit dilakukan hingga Februari 2026.
“Pemeriksaan kesehatan dan penyiapan administrasi dilakukan hingga Februari, sedangkan gelar kesiapan pasukan dijadwalkan pada akhir Februari,” ujar Donny saat dikonfirmasi, Minggu (15/2/2026).
Menurutnya, sekitar 1.000 personel TNI AD ditargetkan siap berangkat pada awal April 2026, dan seluruh elemen 8.000 prajurit dari tiga matra diharapkan siap diberangkatkan paling lambat akhir Juni 2026.
“Sekitar 1.000 personel ditargetkan siap berangkat awal April 2026, dan seluruh elemen 8.000 personel diharapkan siap berangkat paling lambat akhir Juni 2026,” jelasnya.
Meski demikian, Donny menegaskan bahwa rencana pengiriman pasukan masih dalam tahap pembahasan dan menunggu keputusan resmi Presiden RI. Fokus TNI AD saat ini adalah memastikan kesiapan personel apabila sewaktu-waktu mandat telah ditetapkan.
Sementara itu, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa kehadiran prajurit TNI di Gaza ditujukan untuk mendukung stabilisasi dan misi kemanusiaan.
“Terkait pemberitaan tersebut, dapat kami tegaskan bahwa fokus perencanaan Indonesia dalam kerangka dukungan stabilisasi dan kemanusiaan di Gaza adalah unsur rekonstruksi serta pelayanan kesehatan/medis,” ujar Rico, Kamis (12/2/2026).
Ia juga meluruskan informasi yang beredar di media sosial bahwa prajurit TNI akan dilibatkan dalam proses demiliterisasi atau pelucutan senjata pihak tertentu, termasuk Hamas.
“Narasi bahwa pasukan Indonesia akan dilibatkan untuk melucuti pihak tertentu atau menjalankan disarmament tidak sesuai dengan fokus yang disiapkan Indonesia. Indonesia hadir untuk mendukung perdamaian dan kemanusiaan, bukan untuk memerangi atau berhadapan dengan pihak yang bertikai,” tegasnya.
Rico menambahkan, hingga saat ini rincian operasional maupun komposisi akhir pasukan yang akan diberangkatkan masih menunggu kejelasan mandat internasional, aturan misi, serta keputusan resmi pemerintah.
“Namun prinsipnya, kontribusi Indonesia akan tetap berada dalam koridor stabilisasi, rekonstruksi, dan pelayanan kesehatan,” pungkasnya.
Komentar