Jakarta – Persoalan sampah nasional kini ditempatkan Presiden Prabowo Subianto sebagai isu strategis negara yang menuntut kepemimpinan langsung pemerintah pusat. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (2/2/2026), Presiden menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak lagi bisa ditangani secara sektoral dan parsial.
Presiden menyampaikan bahwa penanganan sampah harus dilakukan melalui gerakan nasional terintegrasi yang melibatkan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat. Dalam forum tersebut, Presiden memperkenalkan rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI (aman, sehat, resik, indah) sebagai payung kebijakan dan aksi kolektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan layak huni.
“Resik itu artinya bersih, tertib, dan sebagainya. Ini mungkin hanya nama, tapi wujudnya jelas. Semua instansi pemerintahan harus memimpin korve. Anak sekolah pun tidak apa-apa, pagi-pagi 10 menit, 15 menit, setengah jam. Kalau ratusan ribu orang bergerak, cepat hasilnya,” ujar Presiden.
Ancaman Overkapasitas TPA
Presiden menegaskan bahwa krisis sampah telah berada pada titik genting. Berdasarkan proyeksi pemerintah, hampir seluruh Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Indonesia diperkirakan akan mengalami overcapacity paling lambat pada tahun 2028, bahkan di sejumlah daerah bisa terjadi lebih cepat.
“Sampah ini menjadi masalah. Diproyeksikan hampir semua TPA akan mengalami overcapacity pada tahun 2028, bahkan bisa lebih cepat,” kata Presiden.
Kondisi tersebut dinilai bukan sekadar persoalan kebersihan, melainkan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, serta kualitas hidup warga di berbagai daerah.
34 Proyek Waste to Energy
Untuk menjawab persoalan struktural tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan segera memulai 34 proyek waste to energy di 34 kota di Indonesia pada tahun ini. Program ini ditujukan untuk mengurangi beban TPA sekaligus mengubah sampah menjadi sumber energi alternatif.
Presiden menekankan bahwa keberhasilan proyek tersebut sangat bergantung pada sinergi lintas sektor dan lintas pemerintahan, baik pusat maupun daerah.
“Sampah itu bencana, sampah itu penyakit. Kita akan berbuat dan mendukung Saudara-saudara. Ini 34 proyek akan segera kita mulai. Begitu ada uang, kita arahkan ke sini juga. Bagaimana kita mau jual pariwisata kalau lingkungan kita jorok dan kotor,” tegasnya.
Proyek Gentengisasi Permukiman
Selain pengelolaan sampah, Presiden juga memperkenalkan gagasan proyek gentengisasi sebagai bagian dari upaya memperindah dan menyehatkan lingkungan permukiman. Presiden menilai penggunaan atap seng secara masif tidak hanya menciptakan panas bagi penghuni, tetapi juga merusak estetika lingkungan.
“Seng ini panas untuk penghuni, seng ini juga berkarat. Tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng,” ujarnya.
Presiden bahkan menargetkan perubahan visual permukiman dalam jangka menengah. Menurutnya, karat bukan sekadar persoalan material, melainkan simbol penurunan kualitas lingkungan.
“Saya berharap dalam dua sampai tiga tahun, Indonesia tidak kelihatan karat. Karat itu lambang degenerasi, bukan lambang kebangkitan. Indonesia bangkit, Indonesia harus kuat, Indonesia harus indah. Rakyat kita harus bahagia,” tandas Presiden.
Komentar