Paniai – Kepala Suku Kampung Aikai, Kabupaten Paniai, Pit Pigai, meminta seluruh pihak menghentikan penyebaran hoaks dan narasi provokatif terkait situasi di Tanah Papua. Ia menegaskan informasi yang tidak benar hanya akan memicu keresahan, ketakutan, dan menghambat pembangunan yang sedang berjalan.
Menurut Pit Pigai, berbagai isu yang menggambarkan Papua seolah berada dalam situasi perang dan konflik berkepanjangan tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Narasi semacam itu dinilai berpotensi memperkeruh suasana, menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat, serta mengganggu stabilitas sosial.
“Informasi yang tidak benar hanya akan membuat masyarakat resah dan menyusahkan kehidupan bersama. Yang dibutuhkan Papua saat ini adalah ketenangan dan kerja sama untuk membangun,” tegas Pit Pigai.
Ia menekankan bahwa pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur kampung hanya dapat berjalan optimal apabila didukung situasi yang aman dan kondusif.
Menurutnya, masyarakat adat Papua pada dasarnya menginginkan kehidupan yang damai, rukun, dan sejahtera. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya, terutama yang berpotensi memecah persatuan.
Pit Pigai juga mengingatkan pentingnya menjaga harmoni sosial di tingkat kampung maupun kabupaten, khususnya di tengah upaya pemerintah mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik di Papua Tengah.
Ia menilai kedamaian merupakan fondasi utama agar berbagai program pembangunan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga kesejahteraan ekonomi warga.
“Papua membutuhkan kedamaian agar pembangunan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat bisa terus berjalan. Jangan sampai hoaks merusak masa depan generasi kita,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi ajakan kepada masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, khususnya yang berkaitan dengan isu keamanan dan kondisi sosial di Papua.
Komentar