Nabire – Penganiayaan terhadap seorang guru di lingkungan Sekolah Yakpesmi, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Senin (2/2/2026), dinilai bukan lagi sekadar insiden keamanan biasa. Aksi yang disebut dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) itu dianggap sebagai indikator strategis pergeseran pola konflik yang berpotensi menggerus ketahanan negara dari dalam.
Pengamat Politik dari Universitas Udayana, Efatha Filomeno Borromeu Duarte, menilai kekerasan terhadap tenaga pendidik harus dibaca sebagai operasi psikologis terencana, bukan reaksi spontan dalam konflik bersenjata.
“Dalam analisis intelijen, ketika guru dijadikan target itu menandakan fase konflik telah bergeser ke delegitimasi negara. Yang diserang bukan aparat, melainkan kepercayaan publik dan keberlanjutan fungsi negara,” ujar Efatha, Selasa (10/2/2026).
Menurutnya, guru merupakan target berbiaya rendah namun berdampak tinggi (low-cost, high-impact target). Serangan terhadap pendidik secara langsung menimbulkan efek psikologis luas di masyarakat.
“Dampaknya langsung terasa: ketakutan sosial, lumpuhnya layanan pendidikan, serta melemahnya kehadiran negara di tingkat paling dasar,” katanya.
Efatha menegaskan bahwa pola serangan seperti ini menunjukkan pergeseran dari perang fisik ke perang persepsi.
“Ini bukan perang senjata, melainkan perang persepsi. Pesan yang dikirim jelas, yaitu negara dianggap tidak mampu melindungi fungsi dasarnya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti narasi yang berkembang bahwa para guru dituduh sebagai mata-mata. Menurutnya, tuduhan semacam itu merupakan bagian dari operasi informasi untuk menciptakan ambiguitas moral serta membingungkan opini publik, termasuk di tingkat internasional.
“Dalam konflik modern, narasi seringkali lebih menentukan daripada peluru. Jika dibiarkan, semua warga sipil bisa dipersepsikan sebagai target sah,” ucapnya.
Efatha mengingatkan bahwa jika kekerasan terhadap guru dan fasilitas pendidikan terus terjadi tanpa respons strategis yang komprehensif, dampaknya bukan hanya pada sektor pendidikan, tetapi juga pada legitimasi negara dan stabilitas jangka panjang di wilayah konflik.
Komentar