Nabire — Pemerintah Provinsi Papua Tengah secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Tengah, Selasa (31/3/2026), di Kantor DPR Papua Tengah.
Rapat paripurna tersebut dihadiri perwakilan Gubernur Papua Tengah, Tumiran, bersama pimpinan dan anggota DPRP, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, tokoh masyarakat, serta rohaniawan.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Meki Nawipa yang dibacakan dalam sidang, ditegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan amanat peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“LKPJ ini menjadi wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, capaian pembangunan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan sepanjang tahun 2025,” demikian disampaikan dalam sambutan gubernur.
Sepanjang 2025, Pemprov Papua Tengah berupaya memperkuat fondasi pembangunan melalui visi “Mewujudkan Papua Tengah Emas yang Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju, dan Berkelanjutan.”
Untuk mendukung visi tersebut, pemerintah menjalankan sejumlah program strategis, mulai dari pendidikan gratis dan sekolah sepanjang hari, penguatan layanan kesehatan berbasis wilayah, pembangunan infrastruktur dasar untuk membuka keterisolasian, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua melalui UMKM.
Dari sisi capaian makro, pemerintah mencatat beberapa indikator positif. Usia harapan hidup mencapai 60,25 tahun, prevalensi stunting turun menjadi 12,75 persen, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada angka 86,78.
Selain itu, Pemprov Papua Tengah juga meraih apresiasi nasional melalui ajang Pemimpin Daerah Awards 2025 atas inovasi di bidang pendidikan.
Pada aspek keuangan, realisasi pendapatan daerah tercatat Rp4,12 triliun atau 101,46 persen dari target, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp601,7 miliar atau 114,50 persen.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp3,78 triliun atau 78,57 persen dari pagu anggaran Rp4,81 triliun.
Meski mencatat hasil positif, pemerintah mengakui masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam optimalisasi penyerapan anggaran dan keterbatasan akses geografis di beberapa wilayah.
Ke depan, pemerintah berkomitmen memperkuat kualitas perencanaan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota.
Gubernur juga berharap DPRP Papua Tengah dapat memberikan masukan dan rekomendasi terhadap LKPJ tersebut sebagai bagian dari evaluasi bersama untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus memperkuat komitmen bersama membangun Papua Tengah yang lebih maju, adil, dan sejahtera.
Komentar