Nabire – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Papua Tengah Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mengukur sekaligus memperkuat kualitas demokrasi di daerah.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah, Victor Fun, dalam sambutannya menegaskan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan kualitas kehidupan demokrasi di suatu daerah.
Menurutnya, indeks tersebut mengukur perkembangan pelaksanaan demokrasi melalui tiga aspek utama, yakni kebebasan, kesetaraan, serta kapasitas lembaga demokrasi.
“Indeks ini mengukur perkembangan pelaksanaan demokrasi melalui tiga aspek utama, yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi,” ujar Victor Fun.
Ia menjelaskan, hasil penilaian Indeks Demokrasi Indonesia nantinya tidak hanya menjadi angka semata, tetapi juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Victor juga menekankan pentingnya menghadirkan demokrasi yang substantif, bukan sekadar demokrasi prosedural yang muncul saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah maupun pemilu.
Menurutnya, demokrasi harus hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dengan menjamin kebebasan berpendapat, menjunjung kesetaraan tanpa diskriminasi, serta diperkuat oleh lembaga-lembaga yang akuntabel dan berintegritas.
Ia mengajak seluruh unsur, mulai dari eksekutif, legislatif, partai politik, akademisi, media massa, organisasi masyarakat hingga aparat keamanan untuk berperan aktif dalam menjaga dan merawat demokrasi di Papua Tengah.
FGD ini diharapkan menghasilkan data yang komprehensif sekaligus memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam membangun demokrasi yang berkualitas di Provinsi Papua Tengah.
Komentar