Papua Tengah.News – Pemerintah Provinsi Papua Tengah secara resmi menggelar Deklarasi Eliminasi Malaria guna wewujudkan wilayah bebas malaria pada 2030 mendatang.
Acara launching Deklarasi Eliminasi Malaria ini dipimpin Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, SH didampingi Wakil Gubernur Deinas Geley, S.Sos,M.Si dengan dihadiri sejumlah bupati di wilayah itu pada Jumat, 1 Agustus 2025 di kompleks Kantor Gubernur, Bandara Lama Nabire.
Gubernur Meki dalam sambutannya mengatakan, malaria adalah penyakit yang tidak hanya mengancam kesehatan, tetapi juga menghambat masa depan pembangunan, khususnya di tanah Papua.
Menurut Meki, data Sistem Informasi dan Surveilans Malaria (SISMAL) menunjukkan bahwa lebih dari 93% kasus malaria di Indonesia terjadi di Tanah Papua, dan Papua Tengah mencatat hampir 170 ribu kasus pada tahun 2024.
“Ini adalah angka yang sangat serius. Yang lebih memprihatinkan, kasus ini juga terjadi pada ibu hamil dan anak-anak balita, yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa. Malaria yang menyerang mereka dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, anemia berat, bahkan kematian janin. Ini adalah ancaman nyata terhadap kualitas SDM Papua ke depan,” kata Meki.
Oleh karena itu, Meki menegaskan, Deklarasi Eliminasi Malaria tidak hanya seremoni semata, tetapi untuk menyatukan komitmen, menyatukan hati dan langkah, dalam mewujudkan Papua Tengah bebas dari malaria. Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan target nasional eliminasi malaria pada tahun 2030, sebagaimana tercantum dalam Permenkes Nomor 22 Tahun 2022.
“Tetapi saya ingin menegaskan bahwa Papua Tengah tidak bisa menunggu sampai 2030 untuk bertindak. Kita harus bergerak sekarang. Deklarasi hari ini adalah tonggak sejarah. Bersama para Bupati, bersama para mitra pembangunan, bersama seluruh elemen masyarakat, kita mendeklarasikan komitmen eliminasi malaria dari seluruh pelosok Papua Tengah, dari gunung hingga pesisir, dari kampung ke kampung,” tutur mantan Pilot Senior Papua ini.
Gubernur Meki pada kesempatan itu mengajak seluruh kepala daerah untuk memasukkan penanggulangan malaria sebagai prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah masing masing.
Meki mengingatkan, harus ada tindakan nyata yang dilakukan yaitu penyediaan kelambu berinsektisida, pemberdayaan kader malaria, penguatan surveilans, hingga integrasi program malaria dengan upaya pencegahan stunting dan peningkatan gizi anak.
Selain itu, ia juga mengapresiasi seluruh pihak, baik pemerintah kabupaten, tenaga kesehatan, mitra pembangunan, dan relawan, yang telah bekerja keras dan tetap semangat dalam menghadapi tantangan penanggulangan malaria di lapangan
“Mari kita wujudkan Papua Tengah yang sehat. Mari kita tuntaskan malaria, agar anak-anak kita tumbuh cerdas, ibu-ibu kita tetap sehat, dan masyarakat kita dapat hidup lebih produktif. Dengan semangat kolaborasi dan gotong royong, saya percaya bahwa Papua Tengah mampu menjadi provinsi yang bebas malaria lebih cepat dari target nasional. Semoga deklarasi ini menjadi awal dari perubahan besar bagi Papua Tengah, demi generasi yang lebih sehat dan masa depan yang lebih cerah,” tutupnya.
Hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Ditjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI dr. Andi Saguni, MA, pimpinan MRP Papua Tengah, pimpinan DPR Provinsi Papua Tengah, Danrem 173/Praja Vira Braja, Kapolda Provinsi Papua Tengah, Kabinda Provinsi Papua Tengah, dan Komandan Lantamal Nabire.
Hadir pula Bupati Puncak Elvis Tabuni, SE,MM, Bupati Deiyai Melky Mote, ST, sejumlah NGO di antaranya WHO, UNICEF, Global Fund, PERDHAKI, PRIMARI, dan lainnya, Penjabat Sekretaris Daerah Papua Tengah dr. Silwanus Soemoele, Sp.OG(K),MH.Kes bersama sejumlah kepala OPD, sejumlaha tokoh adat, tokoh agama, pemuda dan perempuan, serta sejumlah siswa-siswi perwakilan dari Nabire.