Puncak – Keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam konflik berdarah Kwamki Narama, Mimika, Papua Tengah, menuai keprihatinan serius. Pemkab Puncak mengungkap puluhan ASN, termasuk pejabat eselon III dan IV, ikut terlibat langsung dalam perang antar keluarga Newegalen–Dang yang berlangsung hampir empat bulan.
Penjabat Sekda Puncak, Nenu Tabuni, menegaskan keterlibatan ASN dalam konflik kekerasan merupakan pelanggaran serius terhadap etika dan tanggung jawab birokrasi.
“Ini sangat miris. ASN seharusnya menjadi penjaga kedamaian dan penenang masyarakat, bukan justru terlibat perang,” tegasnya.
Hasil pendataan pemerintah menunjukkan lebih dari 30 ASN terlibat, bahkan jumlahnya mendekati ratusan. Kondisi ini dinilai mencederai marwah birokrasi serta mengganggu stabilitas keamanan dan pelayanan publik.
Pemkab Puncak memastikan penegakan disiplin ASN akan dilakukan secara tegas tanpa kompromi, termasuk kemungkinan proses hukum bagi yang terbukti terlibat.
Di sisi lain, pemerintah bersama tokoh adat telah memfasilitasi prosesi adat patah panah dan belah kayu sebagai tanda berakhirnya konflik. Seluruh pihak menyepakati jumlah korban 5–5, dan kesepakatan tersebut dinyatakan sah serta final.
“Jika ada yang melanggar dan konflik terulang, proses hukum akan berjalan tegas. Unsur provokasi dan kepemimpinan perang sudah jelas,” ujar Nenu.
Pemkab Puncak berharap tragedi ini menjadi pelajaran pahit bagi ASN agar kembali menjalankan fungsi utama sebagai pelayan masyarakat dan penjaga perdamaian.
Komentar