By Papua Tengah 
Papua Tengah.News – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menjadi langkah strategis dalam mengatasi masalah gizi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di Papua Tengah, program ini memiliki potensi besar untukdioptimalkan melalui pemanfaatan pangan lokal yang melimpah, sehingga tidak hanyameningkatkan kesehatan masyarakat tetapi juga menggerakkan roda perekonomian daerah.
Pelaksanaan MBG di Papua Tengah yang dipantau langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memperlihatkan komitmen pemerintah pusat dalam memastikan setiappenerima manfaat mendapatkan asupan gizi berkualitas. Dadan menekankan pentingnyamembangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mampu menjangkau masyarakatsecara tepat sasaran. Target penyelesaian bangunan SPPG di akhir Oktober menjadi langkahkonkret agar distribusi manfaat dapat dimulai pada awal Desember. Penunjukan warga lokalsebagai pengelola SPPG menunjukkan strategi yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat, sekaligus memastikan bahwa menu yang disajikan sesuai dengan potensi sumber daya setempat.
Pemanfaatan pangan lokal dalam MBG bukan sekadar pilihan praktis, melainkan solusi strategisuntuk menciptakan kemandirian pangan di Papua Tengah. Dengan melibatkan petani, peternak, dan nelayan lokal, program ini menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan permintaan bahan pangan dari hasil produksi lokal akan mendorong produktivitas masyarakat dan membuka lapangan kerja baru. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memadukan aspek gizi, ekonomi, dan sosial.
Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menunjukkan komitmen yang kuat dalammenyukseskan program prioritas nasional ini. Dengan menjadikan penanganan gizi sebagaiprioritas utama, Pemprov Papua Tengah telah menempuh langkah strategis, mulai daripembentukan kelompok kerja MBG yang diketuai Sekretaris Daerah hingga koordinasi intensifdengan Badan Gizi Nasional di tingkat regional. Penetapan pejabat eselon II untuk menanganiprogram ini menegaskan keseriusan pemerintah daerah dalam mempercepat pelaksanaan.