Mendagri Pertanyakan Pertumbuhan Ekonomi di Papua Tengah Mundur, Padahal Anggarannya Banyak

Papua Tengah.News – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti turunnya pertumbuhan ekonomi di Papua Tengah dalam evaluasi 4 provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, bahkan terendah dari daerah-daerah yang tinggi.

Hal ini ia sampaikan dalam rapat evaluasi 4 DOB Papua bersama Komisi II DPR RI dan pemerintah lainnya di Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).

“Dari BPS menyampaikan, kita lihat pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional 4,87 persen nasional ada daerah-daerah yang tinggi, Maluku Utara, Papua Barat, ini bagus angkanya sangat tinggi. Tapi kita lihat Papua Tengah terendah, minus 25 persen,” kata Tito dalam paparannya.

Tito menyebut Papua Tengah mengalami kemunduran ekonomi. Sebab, anggaran uangnya tertahan dan tidak dieksekusi sehingga tidak beredar di masyarakat.

“Tapi yang kita soroti adalah yang paling bawah yaitu Papua tengah  minus 25 persen dan ini kami sampaikan salah satunya adalah karena uangnya banyak, tapi kemudian tidak tereksekusi di dinas-dinasnya,” tuturnya.

Dengan begitu, Tito mendorong agar tiga DOB yakni Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Selatan bekerja sama mengatasi pertumbuhan ekonomi di Papua Tengah.

“Kita perlu mendorong untuk tiga daerah yaitu Papua pegunungan, yang rendah sekali penyerapan dari pusat, kemudian Papua barat Daya serta Papua selatan yang baru 18 persen harusnya mereka bisa mencapai 40 persen karena mengandalkan dari pusat,” jelas Tito.

“Ini perlu kerja sama antara tiga daerah ini dengan kementerian keuangan dan kami untuk memberikan bimbingan teknis supaya transfer atau penyaluran dari pusat itu lancar,” sambungnya.

Selain itu, hak serupa dialami Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang pertumbuhan ekonominya minus 1,47 persen. Tito mengatakan hal ini lebih berdampak karena adanya rencana hilirisasi.

“Karena konsentrat tidak boleh dikirim oleh perusahaan tambang yang namanya Aman di sana, sehingga akibat pada pertumbuhan ekonomi. Kami sudah menyampaikan permasalahan ini ke Menteri ESDM dan Gubernur NTB,” ucap Tito.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *