By Papua Tengah 
Papua Tengah.News – Massa yang mengatasnamakan Forum Pencaker Kode R Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Orang Asli Papua (OAP) mendatangi menyampaikan aspirasi di Kantor Gubernur Papua Tengah Nabire, Papua Tengah, Senin, (14/7/2025).
Massa tiba di Kantor Gubernur pukul pukul 09.00 WIT itu membawa sejumlah pamflet maupun spanduk bertuliskan berbagai seruan.
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa bertemu dengan massa yang melakukan aksi.
Meki Nawipa memberikan solusi untuk memperoleh jawaban dari tuntutan para Pencaker tersebut.
“Pertama kamu harus audensi dengan DPR (Papua Tengah), DPR akan memanggil BKD, setelah itu minta kode informasi, DPRP membuat Pansus untuk menuju ke BKN dengan menteri PAN RB. Prosedurnya begitu,” jelas Gubernur.
Ia mengatakan yang mengurus terkait dengan pegawai negeri sipil adalah negara. Sehingga ia menyarankan agar para Pencaker menyurati secara resmi sesuai dengan alurnya.
“Kita ini orang asli, kamu surati resmi, kamu datang secara terhormat sebagai tuan tanah supaya kamu diterima baik dalam ruangan. Kamu itu pemilik negeri ini,” kata Meki Nawipa.
Ia juga menegaskan bahwa gubernur tidak memiliki hak untuk memberikan SK pegawai negeri sebab itu menjadi urusan BKN.
“Jadi prosedur dilakukan, setelah itu baru DPR panggil, kita akan melakukan langkah-langkah kedepan seperti apa. Karena kode R dan lainnya terjadi sebelum kita jadi gubernur jadi kita tidak tau apa-apa tentang hal ini,” terangnya.
Sehingga ia memberikan masukan kepada para pendemo agar menyurati secara resmi ke DPR Provinsi Papua Tengah.
“Jangan demo, audensi masuk di ruang DPR setelah itu DPR akan menyurati ke BKD, nanti ada perwakilan dari teman teman bisa sama sama dengan DPR dengan BKD, Kemenpan untuk kembali mengecek,” ujarnya.
Ia kembali menekankan Gubernur tak memiliki kewenangan untuk memutuskan kelulusan CPNS.
Untuk diketahui, massa pendemo membawa tujuh tuntutan yakni:
1. Kami meminta kepada Gubernur Provinsi Papua Tengah melalui dinas terkait untuk memprioritaskan OAP dari maraknya Non OAP di lapangan pekerjaan. Apabila tahun 2025 ada CPNS, P3K, K2, Database dan tenaga honorer atau kontrak.
2. Titipkan kami kode R dalam penerimaan tenaga honorer atau kontrak berdasarkan surat edaran resmi dari Gubernur Papua Tengah dimana bunyinya 90 persen wajib OAP.
3. Kami meminta kepada Gubernur Papua Tengah harus mengakomodir calon pegawai negeri yang mendapatkan kode R dalam penerimaan CPNS 2024 berdasarkan jumlah ASN Provinsi Papua Tengah yang saat ini sangat minim.
4. Kami meminta kepada BKPSDM dan Gubernur Papua Tengah untuk meninjau kembali terhadap perintah KEMENPAN RB terkait aspirasi tim peduli pencaker kode R tes CPNS 2024 bagi OAP di Papua Tengah.
5. Kami meminta menggali atau mengevaluasi kembali tentang RDP antara Gubernur, BKPSDM dan DPR PT yang mana ketua Pansus DPR PT pernah sampaikan dalam waktu terdekat kalian siap tunggu dan mengikuti jadwal tes SKB dari dinas terkait.