Mimika – Masyarakat Distrik Hoya Bawah, Kabupaten Mimika, secara resmi menyatakan penolakan terhadap rencana penempatan Pusat Pelayanan Kesehatan (P3K) jenis siluman di wilayah mereka. Selain itu, masyarakat juga mendesak pemerintah daerah agar proses pengangkatan CPNS dan PPPK tahun 2026 berpihak pada putra-putri asli Distrik Hoya Bawah, khususnya dari suku Amungme dan Kamoro.
Sikap tersebut dituangkan dalam surat pernyataan bernomor 01/Hoy/SP/01/2026 tertanggal 28 Januari 2026, yang merupakan hasil kesepakatan rapat masyarakat Distrik Hoya Bawah. Pernyataan ini ditandatangani oleh tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, serta perwakilan desa se-Distrik Hoya Bawah sebagai bentuk kesepakatan bersama.
Dalam pernyataan tersebut, masyarakat menilai keberadaan P3K siluman tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayah mereka. Kondisi geografis Distrik Hoya Bawah yang sulit dijangkau membutuhkan fasilitas kesehatan permanen dengan struktur organisasi yang jelas, tenaga medis tetap, serta sarana dan prasarana yang memadai. Masyarakat juga menegaskan pentingnya sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan pelayanan tingkat distrik dan melibatkan peran aktif masyarakat serta tokoh adat dalam pengelolaannya.
Selain persoalan layanan kesehatan, masyarakat menyoroti ketimpangan dalam proses pengangkatan aparatur sipil negara. Mereka menilai sejak Distrik Hoya Bawah dibentuk hingga saat ini belum ada satu pun putra-putri asli daerah yang diangkat sebagai PNS maupun PPPK, termasuk di sektor pelayanan dasar seperti kesehatan. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada rendahnya efektivitas pelayanan karena minimnya sumber daya manusia lokal yang memahami budaya, adat, dan kondisi sosial masyarakat setempat.
Masyarakat meminta agar seleksi CPNS dan PPPK dilakukan secara adil dan transparan dengan mengakomodasi kuota khusus bagi anak asli daerah sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 2 Tahun 2021. Mereka juga mengusulkan adanya mekanisme pendaftaran secara offline guna menjamin akses yang lebih merata, serta keterlibatan lembaga adat seperti LEMASA dan LEMASKO dalam memberikan rekomendasi calon dari unsur masyarakat adat.
Melalui pernyataan sikap ini, masyarakat Distrik Hoya Bawah meminta pemerintah daerah, DPRD Mimika, dan instansi terkait untuk membuka ruang dialog, mengkaji ulang rencana pembangunan fasilitas kesehatan, serta membangun komunikasi berkelanjutan dengan masyarakat adat. Pernyataan tersebut ditujukan kepada Bupati Mimika, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Dinas PANRB Kabupaten Mimika, DPRD Mimika, serta LEMASA dan LEMASKO sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal pembangunan yang adil dan berkeadilan sosial di Distrik Hoya Bawah.
Komentar