Mimika – Kinerja penerimaan negara di wilayah Papua menunjukkan capaian luar biasa sepanjang 2025. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua mencatat penerimaan pajak perdagangan internasional melonjak hingga 558,9 persen, atau mencapai Rp5,83 triliun dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025.
Lonjakan signifikan tersebut terutama ditopang oleh tingginya aktivitas ekspor dari Kabupaten Mimika, Papua Tengah, yang menjadi pusat produksi dan pengiriman komoditas unggulan berskala nasional maupun global.
Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Papua, Izharul Haq, mengatakan peningkatan tajam penerimaan ini berasal dari kontribusi bea keluar yang melonjak seiring dengan meningkatnya volume dan nilai ekspor.
“Kinerja positif pajak perdagangan internasional menunjukkan peran strategis sektor ekspor dalam menopang penerimaan negara di wilayah Papua, di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlangsung,” ujar Izharul di Jayapura, Senin.
Harga Komoditas dan Volume Ekspor Menguat
Menurut Izharul, lonjakan penerimaan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekspor, tetapi juga oleh membaiknya harga komoditas di pasar internasional serta bertambahnya volume pengiriman dari wilayah timur Indonesia, khususnya Mimika.
“Sejumlah komoditas unggulan dari Kabupaten Mimika memberikan kontribusi signifikan. Hal ini mencerminkan potensi besar Papua dalam mendukung penerimaan negara melalui sektor perdagangan internasional,” jelasnya.
Ia menegaskan, sepanjang 2025 pajak perdagangan internasional menjadi salah satu penopang utama pendapatan negara di Papua, bahkan berkontribusi besar terhadap capaian penerimaan negara secara keseluruhan.
Pendapatan Negara di Papua Lampaui Target
DJPb Papua mencatat, hingga akhir November 2025, total pendapatan negara di wilayah Papua telah melampaui target tahunan. Capaian ini menjadi indikator positif bagi stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembiayaan pembangunan di Tanah Papua.
“Capaian ini memberikan ruang fiskal yang lebih kuat bagi negara, sekaligus memperkuat peran Papua sebagai salah satu wilayah strategis dalam perekonomian nasional,” kata Izharul.
Pengawasan dan Sinergi Terus Diperkuat
Ke depan, DJPb Papua menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan penerimaan negara melalui berbagai langkah strategis. Di antaranya adalah penguatan pengawasan, peningkatan kualitas layanan perpajakan, serta sinergi lintas sektor dengan instansi terkait dan pemerintah daerah.
“Kami akan terus berkoordinasi, khususnya dengan pemerintah daerah di Mimika, untuk mengoptimalkan potensi pajak dan memastikan kepatuhan wajib pajak di sektor perdagangan internasional,” ujarnya.
Optimalisasi penerimaan ini diharapkan tidak hanya berdampak pada kas negara, tetapi juga berkontribusi langsung pada pembangunan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan ekonomi Papua secara inklusif.
Komentar