By Papua Tengah 
Papua Tengah.News – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, Agustinus Anggaibak meminta kedua pasangan calon Bupati Puncak Jaya baik nomor urut 1 Yuni Wonda – Mus Kogoya dan nomor urut 2 Miren Kogoya – Mendi Wonorengga harus bertanggungjawab atas konflik atau perang antara kedua kubu pendukung pasca Pilkada.
Apalagi, aksi saling serang kedua pendukung paslon Bupati Puncak Jaya yang sudah 4 kali terjadi itu, mengakibatkan 13 orang meninggal dunia, 600 orang lebih mengalami luka-luka dan ratusan rumah terbakar serta ribuan warga terpaksa mengungsi.
Untuk itu, Agustinus Anggaibak mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah untuk segera menghadirkan kedua paslon bupati ke Mulia, Kabupaten Puncak Jaya untuk menyelesaikan konflik atau perang antar pendukung paslon bupati itu.
Apalagi, kata Agustinus Anggaibak, kedua paslon bupati dinilai tak menghargai upaya perdamaian yang dilakukan Pj Bupati Puncak Jaya aparat keamanan baik TNI dan Polri.
Menurutnya, masalah (perang) ini bisa berakhir, itu tidak ada ditangan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi maupun aparat keamanan, tapi kuncinya ada pada kedua paslon bupati baik nomor urut 1 maupun nomor urut 2,
“Saya sebagai pimpinan lembaga kultur rakyat Papua Tengah, saya minta Pemprov Papua sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, pak gubernur, kapolda dan Danrem harus bertindak dan hadirkan kedua paslon bupati itu. Entah dia ada di Jakarta atau dimana? Kedua paslon bupati segera dihadirkan di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, sehingga mereka harus menyelesaikan masalah, baru urus yang lain,” tegas Agustinus Anggaibak di Mulia, Rabu, 9 April 2025.
Dikatakan, saat ini yang terpenting adalah menyelamatkan nyawa manusia khususnya rakyat di Puncak Jaya, bukan urusan pribadi atau kelompok, tapi sementara ini korban terus berjatuhan di Puncak Jaya.
Lebih lanjut, pemerintah daerah Kabupaten Puncak Jaya tentu dipusingkan dengan perang antar kedua kubu paslon bupati ini, apalagi habis banyak uang, tenaga dan pikiran dalam upaya untuk mendamaikan kedua kubu paslon.
Yang jelas, perang antar kedua kubu pendukung paslon bupati itu, ujar Agustinus Anggaibak, itu hanya gara-gara kedua paslon bupati tersebut.
Untuk itu, ia menilai kehadiran kedua paslon bupati di Puncak Jaya ini sangat penting dalam upaya proses perdamaian antara kedua kubu pendukung paslon bupati. Kedua paslon bupati ini harus hadir di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya.
“Saya lihat ada perbedaan disini, ada yang tidak beres. Sebab, kubu 01 yang korban lebih banyak hingga 8 jiwa, mereka nyatakan siap untuk belah kayu doli atau patah panah untuk perdamaian. Sementara kubu 02 yang korban hanya 5 jiwa, mereka keberatan, bilang aman tapi tidak mau melakukan proses perdamaian diantara kedua belah pihak dengan alasan ada akar permasalahannya,” ujarnya.
“Pernyataan itu kita tidak butuh, silahkan pernyataan itu disampaikan ke MK atau KPU RI dan Bawaslu RI, bukan kepada pemerintah baik Pj Bupati maupun aparat TNI dan Polri, karena pemerintah bukan penyelenggara,” sambungnya.
Yang jelas, MRP bersama dengan Pemkab Puncak Jaya, TNI dan Polri menginginkan tidak boleh ada warga yang menjadi korban akibat konflik kedua kubu pendukung paslon bupati tersebut dan ada penyelesaian konflik.
“Untuk itu, saya minta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah, untuk mengambil peran penting menghadirkan kedua paslon Bupati Puncak Jaya itu ke Mulia untuk menyelesaikan masalah. Dua paslon bupati ini, harus dihadirkan ke Mulia untuk mempertanggungjawabkan masalah yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya,” tandasnya.
“Dan ini tidak bisa main-main lagi, sebelum ada keputusan, masalah ini harus clear dan diselesaikan. Kedua paslon bupati harus datang ke Mulia, mau dengan cara baik atau dengan paksa atau dengan ditangkap untuk menyelamatkan rakyat, itu tidak masalah. Kami mendukung untuk melakukan itu,” sambungnya lagi.
Ditambahkan, sebagai lembaga kultur, MRP Papua Tengah sangat mendukung upaya untuk menghadirkan kedua paslon bupati ke Puncak Jaya.
“Jadi, kalau orang mau jadi pejabat atau pemimpin, itu harus ada di daerahnya, bukan masyarakatnya baku bunuh disini, tapi dia malah bersembunyi di Jakarta atau di daerah lain, itu tidak boleh. Paslon bupati nomor urut 1 dan nomor urut 2, tidak boleh jadi pengecut. Mereka dua harus datang kesini untuk menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.
Jika kedua paslon bupati tidak mau datang, Agustinus Anggaibak meminta kepada gubernur, dengan keadaan baik atau paksa, harus diangkat dan bawa kedua paslon bupati untuk dihadirkan di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya.
“Ini dengan tegas saya sampaikan sebagai pimpinan lembaga kultur bahwa kedua paslon harus bertanggungjawab atas pengorbanan 13 nyawa dan 600 orang yang luka-luka. Kedua paslon bupati harus hadir disini agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban,” katanya.
Ditambahkan, Pemerintah daerahmaupun aparat keamanan itu bertindak itu, untuk yang baik, bukan yang tidak baik.
“Jika mereka tidak mau, harus ditangkap dan dibawa ke Mulia, Kabupatyen Puncak Jaya untuk menyelesaikan masalah ini dan berdamai terlebih dahulu,” katanya.
Agustinus Anggaibak mendukung Kapolda Papua Tengah dan Danrem, demi menyelamatkan rakyat kecil yang tidak mengerti persoalan, tapi kepentingan sesaat dan kepentingan kelompok, sehingga menjadi korban akibat adu domba ini, sehingga kedua paslon bupati itu harus ditangkap.
“Jadi, tangkap kedua paslon ini dan dibawa ke Puncak Jaya. Apalagi, sudah dipanggil beberapa kali dan ditelpon Kapolda tapi malas tahu jadi, gubernur telpon juga alasan macam-macam jadi, sehingga saya pimpinan lembaga kultur agar kedua paslon ditangkap dan dibawa datang ke Mulia Puncak Jaya untuk menyelesaikan masalah. Yang penting nyawa masyarakat Puncak Jaya harus diselamatkan,” pungkasnya.