By Papua Tengah 
Papua Tengah.News – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Statistik dan Persandian menyelenggarakan kegiatan Penguatan Ekosistem Keamanan Siber dan Sandi yang bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Kegiatan ini dilaksanakan di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Selasa (29/7/25).
Kepala Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Tengah, Ham Nawipa, mengatakan bahwa kegiatan penting ini sebagai bentuk tanggung jawab dan kesiapan Papua Tengah dalam menghadapi dinamika era digital.
Provinsi Papua Tengah, kata dia, telah menyusun rencana pembangunan Command Center yang saat ini sedang dalam proses pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT), sebagai bagian dari transformasi digital yang aman dan tangguh.
Ditegaskan bahwa Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian memiliki peran strategis dalam menjamin keamanan sistem informasi pemerintahan, serta membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan ruang digital yang lebih aman dan terpercaya.
“Kami berharap lewat kegiatan ini, seluruh peserta dapat memahami pentingnya perlindungan data dan mampu menerapkan kebijakan keamanan informasi secara menyeluruh,” katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan seiring meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan pengelolaan administrasi pemerintahan, risiko kebocoran data dan serangan siber juga menjadi semakin nyata.
“Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), infrastruktur digital yang aman, dan mekanisme deteksi dini terhadap ancaman siber,” ujarnya.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari BSSN yang memberikan pembekalan teknis mengenai tata kelola keamanan informasi, manajemen insiden siber, serta pentingnya membangun budaya sadar keamanan digital di lingkungan instansi pemerintahan.
Melalui kegiatan ini diharapkan Papua Tengah dapat menjadi salah satu daerah yang siap menghadapi era digital secara bertanggung jawab dan berdaulat, sekaligus memberi jaminan perlindungan informasi yang menyentuh kepentingan publik.