Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan dan pemulihan infrastruktur transportasi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI yang membahas penanganan pascabencana di tiga provinsi tersebut, di Jakarta, Selasa (27/1).
Menhub Dudy menyampaikan bahwa percepatan pemulihan infrastruktur transportasi menjadi langkah strategis untuk mengembalikan konektivitas wilayah, menjamin keselamatan transportasi, serta mendukung kelancaran distribusi logistik dan aktivitas masyarakat di daerah terdampak bencana.
“Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk terus mempercepat penanganan infrastruktur transportasi pascabencana di wilayah Sumatra secara terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan. Seluruh langkah yang kami lakukan berorientasi pada pemulihan konektivitas, keselamatan transportasi, serta dukungan terhadap distribusi logistik dan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak,” ujar Menhub.
Ia menjelaskan, langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh jajaran pemerintah mengerahkan sumber daya secara maksimal dalam penanganan bencana di wilayah Sumatra. Dalam konteks ini, Kemenhub menjalankan mandat di bidang infrastruktur melalui perbaikan, peningkatan, serta pembangunan kembali sarana dan prasarana transportasi.
Menhub menegaskan bahwa seluruh upaya yang dilakukan Kemenhub mengacu pada Rencana Induk dan Rencana Aksi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga. Ia juga mengharapkan dukungan dan pengawasan dari Komisi V DPR RI agar proses tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Di Provinsi Aceh, bencana berdampak pada sejumlah infrastruktur transportasi, antara lain tiga Terminal Tipe A, tiga Terminal Tipe B, dua Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), serta jalur rel kereta api lintas Muara Satu–Kuta Blang sepanjang 30 kilometer dengan total 65 titik lokasi terdampak. Kerusakan juga terjadi pada perlengkapan keselamatan jalan seperti marka, rambu, Alat Penerangan Jalan (APJ), chevron, lampu peringatan (warning light), dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL).
“Kondisi ini tentu memengaruhi kelancaran arus barang dan orang di wilayah Aceh. Karena itu, penanganan darurat kami prioritaskan pada pemulihan fungsi konektivitas dasar,” ungkap Menhub.
Sementara itu, di Provinsi Sumatra Utara, bencana berdampak pada satu Terminal Tipe A serta jalur rel kereta api lintas Medan–Binjai dan Binjai–Besitang dengan total panjang 99 kilometer dan 88 titik lokasi terdampak. Selain itu, sejumlah perlengkapan keselamatan jalan seperti marka, rambu, APJ, guardrail, dan lampu peringatan juga mengalami kerusakan yang berpotensi menurunkan tingkat keselamatan lalu lintas jika tidak segera ditangani.
Adapun di Provinsi Sumatra Barat, dampak bencana meliputi satu Terminal Tipe A serta jalur rel kereta api lintas Padang–Lubuk Alung–Kayu Tanam sepanjang 52 kilometer dengan delapan titik lokasi terdampak. Kerusakan juga terjadi pada marka, rambu, APJ, guardrail, serta fasilitas pendukung transportasi lainnya.
“Penanganan di wilayah ini difokuskan pada pemulihan akses transportasi utama yang menunjang aktivitas masyarakat serta kelancaran logistik antardaerah,” jelasnya.
Dalam masa tanggap darurat, Kemenhub telah melakukan berbagai langkah konkret, mulai dari survei perlengkapan jalan, pengoperasian kembali angkutan perintis, hingga perbaikan fasilitas layanan penumpang. Kemenhub juga mendukung distribusi bantuan kemanusiaan melalui moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api, termasuk penerapan tarif nol rupiah untuk Tol Laut serta pemberian diskon jasa kepelabuhanan bagi kapal pengangkut bantuan.
Selain itu, Kemenhub mengerahkan ratusan taruna transportasi untuk membantu penanganan di lapangan. Sebanyak 146 taruna diterjunkan di Aceh, 143 taruna di Sumatra Utara, dan 177 taruna di Sumatra Barat. Mereka terlibat dalam pembersihan material di fasilitas umum serta penyaluran bantuan bahan pokok dan obat-obatan kepada masyarakat terdampak.
“Kami memastikan rantai pasok dan bantuan kemanusiaan tidak terhambat menuju wilayah terdampak,” tegas Menhub.
Untuk memperkuat respons di titik rawan bencana, Kemenhub juga mengerahkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di berbagai simpul transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian di ketiga provinsi tersebut. Dukungan lainnya berupa penyediaan 12 pesawat terbang dan tujuh helikopter yang disiagakan di tujuh lokasi bandara guna menjamin respons cepat dan distribusi bantuan saat kondisi darurat.
Ke depan, Kemenhub akan memfokuskan penanganan pada capaian Rencana Aksi Tahun 2026–2028 yang meliputi tahap tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Untuk tahun 2026, kebutuhan anggaran penanganan pascabencana sektor transportasi diperkirakan mencapai Rp60,58 miliar untuk tanggap darurat serta Rp129,32 miliar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi awal.
Adapun perkiraan kebutuhan anggaran berdasarkan sektor meliputi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebesar Rp103,64 miliar, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Rp11,76 miliar, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Rp589,15 miliar, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Rp702,13 miliar, serta BPSDM Perhubungan sebesar Rp65,79 miliar.
Komentar