Forum Alumni Cipayung Mimika menggelar buka puasa bersama yang dirangkai dengan diskusi publik bertajuk “Rotasi Jabatan di Mimika: Menjaga Meritokrasi dan Keadilan Bagi Orang Asli Papua (OAP)”. Kegiatan ini berlangsung di Kabupaten Mimika, Kamis (19/3), dan dihadiri langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob.
Dalam forum tersebut, Bupati Rettob menegaskan bahwa kebijakan rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara terukur dengan mengedepankan prinsip meritokrasi serta memberikan ruang keadilan bagi Orang Asli Papua (OAP).
“Rotasi ini bukan sekadar pergantian jabatan, tetapi bagian dari penataan birokrasi agar lebih profesional, sesuai visi misi daerah dan kebutuhan organisasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, komposisi pejabat saat ini tetap memperhatikan keberpihakan kepada OAP, terutama di wilayah strategis seperti Amungme dan Kamoro, di mana sebagian besar jabatan kepala distrik diisi oleh putra daerah.
Untuk jabatan eselon II yang berjumlah 38 posisi, masih terdapat 11 jabatan yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Posisi tersebut, menurutnya, akan segera diisi melalui mekanisme seleksi terbuka sesuai aturan yang berlaku.
Lebih lanjut, Rettob mengungkapkan bahwa proses rotasi dilakukan secara bertahap dan hati-hati, dengan mengacu pada rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hingga saat ini, pelantikan telah dilakukan dalam tiga tahap sejak September 2025 hingga Maret 2026.
“Sekarang masih ada sekitar 120 jabatan yang diusulkan dan menunggu rekomendasi BKN. Targetnya, seluruh proses tahap ini selesai pada April,” jelasnya.
Penataan birokrasi ini juga didasarkan pada hasil pemetaan kompetensi ASN, di mana sekitar 1.000 aparatur telah mengikuti uji kompetensi untuk memastikan penempatan sesuai keahlian dan kapasitas.
Selain itu, perubahan struktur organisasi perangkat daerah turut memengaruhi komposisi jabatan, termasuk pembentukan badan baru seperti BRIDA serta penggabungan sejumlah dinas.
“Selama ini banyak persoalan karena penempatan tidak sesuai kompetensi. Sekarang kita benahi secara menyeluruh,” tegasnya.
Diskusi ini menjadi ruang refleksi antara pemerintah dan kalangan intelektual muda Mimika dalam mengawal reformasi birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan berpihak pada masyarakat lokal.
Komentar