By Papua Tengah 
Papua Tengah.News – Dua kubu pendukung pasangan calon Bupati Puncak Jaya, yakni paslon nomor urut 1 Yuni Wonda – Mus Kogoya dan paslon nomor urut 2 Miren Kogoya – Mendi Wonorengga, menyatakan komitmennya untuk berdamai dan mengakhiri konflik yang selama ini terjadi.
Pernyataan tersebut disampaikan secara terpisah oleh masing-masing kubu dalam pertemuan dengan jajaran pimpinan daerah dan aparat keamanan, termasuk Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare, Danrem 173/PVB Brigjen TNI Frits WR Pelamonia, Ketua MRP Papua Tengah Agustinus Anggaibak, Pj Bupati Puncak Jaya Yopi Murib, Kapolres AKBP Kuswara, dan Dandim 1714 Puncak Jaya pada Rabu (9/4).
Juru Bicara Paslon nomor urut 1, Apenius Wenda, menyatakan pihaknya tidak ingin lagi melanjutkan konflik, meskipun telah kehilangan delapan orang dalam bentrokan sebelumnya. Sementara itu, dari pihak paslon nomor urut 2, tercatat lima korban jiwa.
“Kami kehilangan delapan orang, sementara di pihak 02 ada lima korban. Ini adalah konflik yang dilandasi adat, tapi kami sepakat untuk tidak lagi melanjutkan perang. Demi kemanusiaan dan karena sudah terlalu banyak korban, kami memilih damai,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya siap menjalani prosesi adat belah kayu doli sebagai simbol penyelesaian konflik. Bahkan, menurutnya, pernyataan damai tersebut datang langsung dari keluarga korban yang siap menandatangani kesepakatan damai.
“Jika nantinya ada gangguan dari pihak 02, kami serahkan sepenuhnya kepada aparat keamanan. Kami tidak ingin lagi ada kekerasan,” tegasnya.
Di tempat terpisah, juru bicara kubu paslon nomor urut 2, Samuel Wonorengga, juga menegaskan pihaknya tidak ingin terjadi perang lagi. Menurutnya, secara budaya, kesepakatan damai sudah dicapai dan disimpan dalam honai laki-laki sebagai simbol adat.
“Kami sudah sepakat, tidak ada lagi perang. Itu keputusan tertinggi dari kami,” katanya.
Samuel menjelaskan, prosesi adat seperti belah kayu doli atau patah panah akan dilakukan sesuai mekanisme adat yang berlaku. Ia menegaskan kesepakatan damai akan dijalankan, dan semua pihak terkait harus hadir di Mulia sebelum ritual adat dilakukan.
Pj Bupati Puncak Jaya Yopi Murib menyampaikan apresiasi atas komitmen kedua belah pihak untuk berdamai. Ia menegaskan pemerintah bersama TNI-Polri akan terus berupaya menjaga situasi tetap kondusif.
“Kami siap memfasilitasi proses perdamaian demi keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.
Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare menjelaskan dirinya ditugaskan oleh Gubernur Papua Tengah untuk turut serta dalam penyelesaian konflik pasca Pilkada ini.
“Rencana awal perdamaian akan digelar pada 8 April 2025, namun kedua kubu belum siap sehingga ditunda ke tanggal 9 April. Namun hingga waktu yang disepakati, belum ada kehadiran dari kedua belah pihak, sehingga kami memutuskan untuk mengunjungi masing-masing kubu,” jelasnya.
Kapolda menyebutkan, meskipun kedua kubu menyatakan keinginan untuk berdamai, namun belum ada kesepakatan pasti terkait waktu pelaksanaan prosesi adat.
“Dari pihak 01 sudah menyampaikan rencana perdamaian akan dilangsungkan pada Sabtu, 11 April 2025. Sementara pihak 02 belum menetapkan tanggal pelaksanaan,” ujarnya.
Ia mengingatkan, meski ada pernyataan damai, pihaknya melihat indikasi bahwa proses ini masih belum sepenuhnya bulat dari kedua pihak. Oleh karena itu, pihak keamanan akan meningkatkan kewaspadaan dan meminta dukungan dari MRP, pemerintah daerah, dan tokoh agama untuk memperkuat upaya damai.
“Kita tidak perlu menunggu putusan Mahkamah Konstitusi untuk berdamai. Lebih cepat lebih baik, agar tidak ada lagi korban,” tegasnya.
Ia menyatakan akan melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada Gubernur Papua Tengah untuk menentukan langkah-langkah lanjutan.