By Papua Tengah 
Papua Tengah.News – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bahtra, menegaskan kehadiran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua bukanlah penghambat pendidikan, melainkan jalan pembuka bagi pemerataan akses dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tanah Papua. Menurutnya, salah satu tujuan utama dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) adalah untuk memberikan kesempatan kepada putra-putri Papua mengenyam pendidikan hingga ke luar negeri.
“Dana Otsus itu memang salah satunya ditujukan untuk beasiswa bagi anak-anak Papua, tidak hanya untuk sekolah di dalam negeri, tapi juga bisa sampai ke luar negeri,” ujar Bahtra dalam keterangan resminya, Minggu (4/5).
“Dan ketika mereka selesai, mereka harus pulang membangun daerah. Ini investasi jangka panjang.”
Pernyataan ini datang seiring dengan terus bergulirnya proses pembangunan di empat provinsi baru hasil pemekaran Papua, yakni Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Secara de jure, Provinsi Papua Barat Daya dibentuk pada 8 Desember 2022 dan menjadi bagian dari strategi pemerataan pembangunan nasional melalui pendekatan kultural, geografis, dan afirmatif.
Bahtra menekankan pemekaran wilayah di Papua bukan sekadar keputusan administratif, tetapi sebuah langkah strategis untuk memaksimalkan pelayanan publik, memperkuat infrastruktur, dan menjamin pemerataan pendidikan serta kesehatan.
“Papua ini tidak boleh dianaktirikan. Dia harus sejajar dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Justru dengan adanya DOB, layanan jadi lebih dekat, pembangunan bisa lebih merata, dan pendidikan bisa lebih diperjuangkan,” tegasnya.
Ia juga yakin Papua memiliki SDM yang tidak kalah hebat dibandingkan daerah lain. Dengan akses dan fasilitas yang memadai, potensi tersebut akan tumbuh dan membawa Papua menuju masa depan yang lebih cerah.
Provinsi Papua Barat Daya saat ini menghadapi berbagai tantangan di sektor pendidikan, mulai dari infrastruktur dasar, biaya pendidikan, kekurangan tenaga pengajar berkualitas, hingga keterbatasan akses terhadap teknologi dan informasi. Namun, pemerintah pusat maupun daerah, bersama masyarakat sipil, tengah bekerja keras mencari solusi melalui pendekatan inklusif dan afirmatif.
Salah satu program yang dijalankan adalah pendidikan gratis bagi anak-anak Papua, terutama di wilayah pedalaman dan pesisir. Selain itu, upaya penguatan pendidikan karakter dan pelatihan guru secara berkelanjutan terus digencarkan.
Bahtra menggarisbawahi keberhasilan pembangunan di Papua bukan hanya soal angka atau infrastruktur, tetapi juga menyangkut nilai keadilan, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, serta penanaman kepercayaan diri generasi muda Papua untuk menjadi pemimpin masa depan.
Pembangunan Papua dalam bingkai otonomi khusus dan pemekaran wilayah merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Dengan menempatkan pendidikan sebagai pilar utama, Papua Barat Daya dan provinsi baru lainnya diharapkan menjadi pusat kemajuan yang berbasis pada kekuatan lokal.
“Kalau kita beri ruang dan dukungan, anak-anak Papua bisa jadi profesor, insinyur, pemimpin, bahkan diplomat. Karena itu, pendidikan tidak boleh tertinggal. Ini tanggung jawab kita bersama,” tutur Bahtra.
Melalui kombinasi kebijakan afirmatif, perhatian khusus pemerintah pusat, dan semangat masyarakat lokal, Papua terus bergerak maju. Dana Otsus dan pemekaran wilayah bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru yang lebih adil, inklusif, dan berkeadilan sosial.