Papua Tengah.News – Kepala Badan Keuangan (BPK) Provinsi Papua Tengah, Alex Manansang, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Paniai yang dinilai menunjukkan komitmen kuat terhadap tertib administrasi dan tata kelola keuangan daerah.
Apresiasi itu disampaikan saat menerima secara langsung dokumen evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2024, Kamis (18/7/2025) di Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire.
“Hari ini mereka sudah datang serahkan, dan untuk Provinsi Papua Tengah, ini yang pertama kali. Kabupaten Paniai yang pertama menyerahkan,” ujar Manansang kepada wartawan usai kegiatan.
Menurutnya, langkah cepat tersebut membuktikan bahwa Kabupaten Paniai sangat serius dalam melaksanakan aturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur mekanisme evaluasi pertanggungjawaban APBD sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah.
Lebih lanjut, Manansang menilai, ketepatan waktu ini tidak hanya mencerminkan profesionalitas kerja, tetapi juga menjadi cerminan dari kepemimpinan daerah yang responsif dan sadar akan pentingnya pengelolaan anggaran berbasis akuntabilitas dan transparansi.
“Ini bentuk kedisiplinan dan kesungguhan. Kalau daerah bisa tepat waktu begini, maka sangat memungkinkan program-program yang dirancang akan tepat sasaran dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.
Tak hanya apresiasi dari sisi ketepatan waktu, Manansang juga menyampaikan pujian terhadap rekam jejak pengelolaan keuangan Kabupaten Paniai, yang telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama empat tahun berturut-turut.
“Dari sisi kinerja pengelolaan keuangan, mereka sangat baik. Sudah empat kali berturut-turut mendapatkan WTP. Itu bukan capaian yang mudah, dan itu harus diapresiasi,” tambahnya.
Meski begitu, Manansang mengingatkan agar pemerintah daerah tidak cepat puas dengan pencapaian tersebut. Ia berharap Kabupaten Paniai terus memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran, agar program-program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di akar rumput.
“Saya harap Kabupaten Paniai bisa lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya. Termasuk dari sisi penganggaran, semoga lebih tepat sasaran dan menyentuh masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, perencanaan yang matang akan berbanding lurus dengan hasil implementasi yang maksimal. Maka dari itu, evaluasi APBD bukan hanya urusan administratif, melainkan proses strategis untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah berjalan pada rel yang benar.
“Kalau kita bicara APBD, kita sedang bicara rencana pembangunan dan masa depan masyarakat. Maka perencanaan dan penganggarannya harus dilakukan dengan sangat cermat,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Manansang menyatakan optimisme bahwa Kabupaten Paniai bisa menjadi salah satu model daerah di Papua Tengah dalam hal tertib anggaran, pengelolaan fiskal yang profesional, dan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
“Itu saja harapan saya. Kalau hari ini, saya pikir mereka sudah sangat baik,” tutupnya.
BPK Papua Apresiasi Paniai, Pertama Serahkan Dokumen Evaluasi APBD, Tata Kelola Keuangan Diacungi Jempol
