Dhaka – Pemerintah Bangladesh mengambil langkah strategis untuk menekan konsumsi energi nasional sebagai respons atas ketidakpastian pasokan global akibat konflik di Timur Tengah.
Kebijakan tersebut disahkan dalam rapat kabinet pada Kamis (3/4/2026), dengan sejumlah langkah penghematan energi yang diberlakukan untuk menjaga stabilitas pasokan bahan bakar dan listrik bagi sekitar 175 juta penduduk. (Reuters)
Salah satu kebijakan utama adalah pemangkasan jam operasional kantor pemerintahan dan swasta menjadi pukul 09.00–16.00, dari sebelumnya hingga pukul 17.00. Selain itu, pusat perbelanjaan, pasar, dan shopping mall diwajibkan tutup pada pukul 18.00, kecuali layanan esensial seperti pasar bahan pokok, apotek, dan gerai makanan. (BSS)
Pemerintah juga memerintahkan pengurangan belanja publik yang tidak mendesak, termasuk pemangkasan penggunaan listrik di sektor industri dan perkantoran, seperti pembatasan pencahayaan berlebihan serta efisiensi konsumsi energi di fasilitas umum. (Reuters)
Di sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan Bangladesh dijadwalkan menerbitkan pedoman baru mulai Minggu (5/4/2026), yang mencakup penyesuaian jadwal belajar hingga opsi pembelajaran daring sebagai bagian dari strategi penghematan energi nasional. (Reuters)
Sebagai dukungan jangka menengah, pemerintah juga memberikan fasilitas impor bus listrik bebas bea serta insentif untuk pengembangan kendaraan ramah lingkungan, terutama bagi kebutuhan transportasi sekolah. (Reuters)
Langkah-langkah ini diambil di tengah melonjaknya harga bahan bakar dan ketatnya pasokan internasional. Pemerintah Bangladesh saat ini juga tengah mencari pendanaan eksternal lebih dari US$2,5 miliar untuk pembelian bahan bakar dan gas alam cair (LNG), seiring meningkatnya tekanan terhadap cadangan devisa negara. (Reuters)
Kebijakan penghematan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan energi nasional sekaligus meminimalkan dampak gejolak geopolitik global terhadap ekonomi domestik.
Komentar