Nabire – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan bahwa perencanaan sumber daya manusia kesehatan (SDMK) menjadi kunci utama dalam pemerataan layanan kesehatan, khususnya di wilayah Papua Tengah yang masih menghadapi keterbatasan tenaga medis dan tenaga kesehatan.
Penegasan tersebut disampaikan perwakilan Kementerian Kesehatan, Febry Syahida, S.K.M., M.K.M., selaku Ketua Tim Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (Ditjen Nakes), dalam kegiatan koordinasi penyiapan data SDMK dan data rencana kebutuhan SDMK tingkat Provinsi Papua Tengah di Nabire, Rabu (20/5/2026).
Dalam sambutannya, Febry mengatakan pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan harus melalui proses perencanaan yang sistematis, terukur, dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.
“Pengelolaan SDM kesehatan dimulai dari perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, peningkatan mutu hingga kesejahteraan SDM kesehatan,” ujarnya.
Menurutnya, kebutuhan tenaga kesehatan di setiap daerah memiliki karakteristik berbeda sehingga penyusunan perencanaan harus mempertimbangkan kondisi wilayah serta kebutuhan masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan.
Ia mencontohkan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Papua Tengah membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam pemenuhan dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya yang masih terbatas.
“Tanpa perencanaan yang tepat, pengadaan hanya akan menjadi kegiatan seremonial,” katanya.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menilai data kebutuhan tenaga kesehatan yang akurat sangat penting untuk mendukung berbagai program afirmasi pemerintah, termasuk program beasiswa pendidikan tenaga kesehatan serta penempatan tenaga medis di daerah-daerah yang masih kekurangan tenaga kesehatan.
Selain itu, perencanaan SDMK yang baik dinilai dapat meningkatkan efisiensi anggaran dan efektivitas pelaksanaan program kesehatan nasional di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
“Tujuan akhirnya adalah memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata,” ujar Febry.
Melalui forum koordinasi tersebut, Kementerian Kesehatan berharap terbangun kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam menyusun kebutuhan SDM kesehatan di Papua Tengah agar pelayanan kesehatan di wilayah tersebut semakin optimal dan merata.
Komentar