Nabire — Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Setanah Papua, Velix Wanggai, menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendorong keterlibatan aktif anak muda Papua dalam pembangunan ekonomi daerah. Penegasan tersebut disampaikan Velix saat menghadiri pelantikan Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Papua Tengah yang digelar di Guest House, Jalan Merdeka, Nabire, Sabtu (7/2/2026).
Velix menilai kehadiran HIPMI Papua Tengah memiliki makna strategis dan historis, berbeda dengan daerah lain yang hanya melanjutkan estafet kepengurusan organisasi. Menurutnya, HIPMI Papua Tengah hadir sebagai organisasi baru yang lahir seiring terbentuknya Provinsi Papua Tengah, sehingga memiliki peran penting dalam membangun fondasi kewirausahaan sejak awal.
“Kehadiran HIPMI Papua Tengah ini adalah tonggak sejarah. Ini bukan sekadar pergantian pengurus, tetapi awal dari pembangunan ekosistem pengusaha muda Papua Tengah,” ujar Velix.
Ia menegaskan bahwa HIPMI merupakan ruang strategis bagi lahirnya wirausaha muda Papua yang mampu mengelola potensi daerah secara profesional, berdaya saing, dan berkelanjutan. Menurut Velix, pembangunan ekonomi Papua tidak bisa dilepaskan dari peran generasi muda sebagai pelaku utama.
Velix juga menyoroti besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Papua Tengah. Potensi tersebut, kata dia, mencakup sektor kelautan melalui pendekatan blue economy serta sektor daratan melalui konsep green economy. Namun, pengelolaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap menghormati adat, kearifan lokal, dan kelestarian lingkungan.
“Kita punya potensi besar, baik di laut melalui konsep blue economy maupun di darat lewat green economy. Semua harus dikelola dengan tetap menghormati adat, kearifan lokal, dan lingkungan demi generasi mendatang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Velix menjelaskan bahwa Komite Eksekutif Papua akan berperan sebagai jembatan dan orkestrator antara kebijakan nasional pemerintah pusat dengan kebutuhan riil masyarakat di Tanah Papua. Ia menyebut, berbagai program strategis nasional—mulai dari pengembangan sumber daya manusia, ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan kelembagaan daerah—akan diterjemahkan dan disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan geografis Papua.
Dalam kesempatan itu, Velix juga menyinggung sidang kabinet khusus Papua yang digelar pada 16 Desember 2026. Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa program-program prioritas Presiden, termasuk agenda besar Astacita, dapat diterapkan secara kontekstual dan tepat sasaran di Papua.
“Sidang kabinet khusus Papua menjadi bukti keseriusan pemerintah pusat. Semua program nasional harus hadir dan dirasakan manfaatnya oleh orang Papua, bukan sekadar formalitas,” ujarnya.
Velix berharap HIPMI Papua Tengah mampu menjadi mitra strategis pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten, dalam menyambut dan mengelola berbagai program pembangunan ekonomi. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Papua ke depan sangat ditentukan oleh kemampuan pengusaha muda lokal dalam mengambil peran dan peluang yang tersedia.
“Pelaku utama ke depan adalah pengusaha muda Papua. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan HIPMI harus berjalan seiring agar pembangunan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Velix.
Komentar